Kasus Munjul, KPK Temukan Dokumen Pencairan Dana Senilai Rp1,8 Triliun

Kasus dugaan korupsi Munjul mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp152,5 miliar.

 Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memberikan keterangan pers seusai Pelantikan Pegawai di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (1/6/2021). (Bisnis-Arief Hermawan P.)

SOLOPOS.COM - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memberikan keterangan pers seusai Pelantikan Pegawai di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (1/6/2021). (Bisnis-Arief Hermawan P.)

Solopos.com, JAKARTA–KPK terus mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul, Jakarta Timur.

Salah satu temuan itu yakni dokumen pencairan dana yang diterima Perumda Pembangunan Sarana Jaya senilai Rp1,8 triliun.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan hal itu akan didalami lebih lanjut guna terangnya perkra ini. Dokumen tersebut tercatat di SK Nomor 405.

“Jadi tentu itu akan didalami termasuk berapa anggaran yang sesungguhnya diterima BUMD Sarana Jaya. Karena cukup besar yang kami terima info karena cukup besar angkanya sesuai dengan APBD itu ada SK Nomor 405 itu besarannya Rp1,8 triliun,” kata Firli dalam konferensi persnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (4/8/2021).

Baca Juga: Partai Politik, Firli, dan KPK

Selain itu, Firli mengatakan ada dokumen lainnya bernilai Rp800 miliar. KPK, kata Firli, akan terus mengusut fakta dari dokumen yang ditemukan tersebut.

“Terus ada lagi SK 1684 itu APBP 800 miliar, nah itu semua di dalami,” ujar Firli.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus ini.

Salah satu tersangka tersebut adalah mantan Dirut Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan. Akhir-akhir ini, KPK juga telah menahan Direktur PT ABAM (Aldira Berkah Abadi Makmur) Rudy Hartono Iskandar.

Korporasi

Tersangka selanjutnya adalah Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian dan Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene.

Lalu, ada satu lagi yang dijerat sebagai tersangka, yaitu korporasi atas nama PT Adonara Propertindo.

Mereka diduga melakukan korupsi pengadaan tanah di Pondok Rangon, Jakarta Timur, tahun anggaran 2019. Kasus dugaan korupsi ini mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp 152,5 miliar.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Perkara dugaan korupsi pengadaan lahan di DKI itu muncul ke permukaan setelah adanya dokumen resmi KPK yang mencantumkan sejumlah nama tersangka. Belakangan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menonaktifkan Yoory dari jabatannya itu.

 

 


Berita Terkait

Berita Terkini

Lukisan Picasso Terjual Hampir Rp1,5 Triliun dalam Lelang di Las Vegas

Sebanyak 11 karya seni Pablo Picasso yang telah dipajang di sebuah hotel Las Vegas selama lebih dari dua dekade telah terjual Rp1,5 triliun.

Erdogan akan Usir 10 Dubes Negara-Negara Barat, Termasuk AS

Presiden Turki Tayyip Erdogan mengungkapkan bahwa ia telah memerintahkan Kementerian Luar Negeri untuk menyatakan 10 duta besar negara-negara Barat.

China akan Hapus PR dan Bimbel Berlebihan yang Membebani Siswa

China telah mengeluarkan undang-undang pendidikan baru yang bertujuan mengurangi tekanan pekerjaan rumah yang berlebihan dan bimbingan belajar intensif setelah sekolah.

Protes Rumah Direkam Google, Khairul: Kompleks Saya Jalan Buntu

Khairul mengatakan surat itu berupa dukungan Google untuk melaksanakan GSV dalam rangka Asian Games 2018.

Satpol PP di Aceh Bantah Siksa Anjing hingga Mati

Anjing tersebut kemudian berusaha memberikan perlawanan ketika akan ditangkap petugas.

Tragedi Rumah Runtuh Kalideres, Korban: Jaga Diri, Adik Lu Gue Bawa

Andriawan tak menyangka bila ucapan ibunya itu merupakan yang terakhir untuknya.

Akun FB Tersangka Korupsi Unggah Keluhan, KPK Razia Sel Tahanan

Andi Putra membuat surat pernyataan. Isinya, yakni dirinya memastikan tidak menulis pesan status di akun tersebut.

Sejarah Hari Ini : 25 Oktober 2010, Gempa dan Tsunami Terjang Mentawai

Beragam peristiwa penting terjadi pada 25 Oktober selengkapnya terangkum dalam Sejarah Hari Ini.

Ustaz Yusuf Mansur Doakan Golkar Menang Pemilu, Ini Alasannya

Ustaz Yusuf Mansur memang memiliki hubungan baik dengan Partai Golkar sebab dahulu kakeknya merupakan kader Golkar.

Menteri BUMN: Garuda Harus Fokus Penerbangan Domestik!

Berdasarkan data Garuda Indonesia, diketahui penumpang tujuan domestik mendominasi sebanyak 78 persen dengan pendapatan mencapai Rp1.400 triliun.

Pakai Pelat Nomor Khusus, Rachel Vennya Telat Bayar Pajak

Polisi mengungkap data Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) bahwa mobil Rachel Vennya sudah telat membayar pajak selama dua bulan.

"Kemenag Hadiah untuk NU" Tuai Kontroversi, PBNU: Menag Tak Bijaksana

Menag Yaqut mengatakan Kemenag merupakan hadiah negara untuk NU bukan untuk umat islam sehingga dapat memanfaatkan dalam jabatan di instansi.

Elektabilitas Ditanggapi Sinis DPP PDIP, Ganjar Pranowo: Survei Apa?

Ganjar justru memberikan apresiasi kepada koleganya di PDIP yang juga kerap muncul di sejumlah survei, Tri Rismaharini. 

Pengamat Sebut Prabowo Capres Pilihan Milenial

Posisi Menteri Pertahanan di kabinet Jokowi juga ikut mengenalkan Prabowo kepada generasi muda.

Soal "Kemenag Hadiah untuk NU", Muhammadiyah Takkan Komplain

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyebut seharusnya Menteri Agama berlaku adil kepada seluruh ormas.

Pindah Agama Sukmawati Peristiwa Personal, Jangan Direspons Berlebihan

Sukmawati memutuskan pindah Hindu karena ingin kembali ke agama leluhurnya.