Kasus KPK vs Polri, SBY harus lakukan replacement

Semarang–Kisruh KPK vs Polri harus dimasukkan dalam program 100 hari SBY. Prioritas utamanya, replacement atau penggantian penegak hukum untuk memberantas mafia hukum.

Demikian dikatakan Dosen Fakultas Hukum Undip Semarang, Hasyim Asyari, Senin (9/11). Hasyim menjelaskan, hukum memiliki tiga aspek, struktur (KPK, Polri, kejaksaan, PPATK), substansi (UU KPK, Tipikor, dan lain-lain), dan kultur (SDM). Aspek pertama dan kedua cukup memadai, sementara pada aspek ketiga perlu dipertanyakan.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Rekaman (KPK) menunjukkan sejumlah aparat menyimpang dari aturan. Mereka bisa telepon-teleponan dengan orang yang terbelit kasus,” jelasnya.

Dari fakta kecil itu, lanjut Hasyim, komitmen penegak hukum sangat lemah. Mereka tak bisa bekerja on the track.

“Maka itu, perbaikan komitmen dan penataan SDM harus jadi prioritas. Kalau memang tak bisa diperbaiki, ya di-replacement,” ungkapnya.

Ditambahkan Hasyim, replacement bisa mencakup orang-orang yang diduga terlibat dalam kasus KPK vs Polri atau pimpinan lembaga penegak hukum. Kalau tidak, citra lembaga tersebut akan jatuh di mata publik.

“Dalam organisasi, leader itu penting. Makanya, dalam kasus ini, dia (leader) harus diprioritaskan diganti juga,” pungkas peraih gelar master dari UGM ini.

Sebelumnya SBY mengatakan dirinya akan memprioritaskan pemberantasan mafia hukum dalam program 100 Hari. SBY meminta korban mafia hukum untuk melaporkan kepada dirinya melalui PO Box 9949.

Masyarakat yang kan melaporkan mafia hukum melalui PO Box tersebut agar memberikan kode ‘GM’. “Yang artinya Ganyang Mafia,” imbuh SBY.

SBY menjamin identitas pelapor akan dijaga kerahasiaannya. “Tentu saja identitas pelapor akan dijaga kerahasiaannya,” kata SBY

dtc/isw