Kasus Korupsi E-KTP, KPK: Tidak Ada Bukti Keterlibatan Ganjar Pranowo

Solopos.com, JAKARTA—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak kembali membuka kasus korupsi pengadaan KTP-elektronik (e-KTP). Terkait kasus ini, KPK belum menemukan cukup bukti keterlibatan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo.

“Sampai hari ini, tidak ada bukti yang mengatakan bahwa yang disebut tadi [Ganjar Pranowo] melakukan suatu peristiwa pidana. Kalau ada kami bawa, tetapi kan sampai hari ini tidak ada,” kata Ketua KPK Firli Bahuri, di Jakarta, Kamis (28/4/2022).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Firli menanggapi desakan agar KPK mengusut kembali nama-nama yang disebut dalam perkara e-KTP, salah satunya Ganjar Pranowo.

Baca Juga: Korupsi E-KTP: Sehari Setelah Pilkada Jateng, Ganjar Pranowo Diperiksa KPK

Ia menyatakan lembaganya bekerja sesuai dengan kecukupan bukti. Ia mencontohkan jika ada seseorang yang diduga terlibat dalam peristiwa pidana, namun tidak cukup bukti maka harus dihentikan.

“Tidak boleh kami menetapkan seseorang menjadi tersangka tanpa ada bukti. Justru kalau seandainya kami menyebut seseorang tanpa ada bukti itu keliru, inilah namanya kepastian hukum dan inilah juga namanya kepastian keadilan,” ujar Firli.

Selain itu, ia juga menegaskan KPK bekerja sesuai dengan aturan perundangan-undangan.

Baca Juga: Korupsi E-KTP Ganjar Pranowo Kembali Diungkit Jelang Pemungutan Suara Pilgub Jateng 2018

“KPK jangan merupakan bagian daripada isu yang dibuat oleh sumber yang tidak jelas. Yang pasti adalah KPK bekerja sesuai dengan aturan perundang-undangan,” kata Firli.

Sebelumnya pada Agustus 2019, KPK menetapkan empat tersangka baru dalam pengembangan kasus korupsi pengadaan e-KTP, yaitu mantan Direktur Utama Perum PNRI Isnu Edhi Wijaya (ISE), anggota DPR RI 2014-2019 Miryam S Haryani (MSH), mantan Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan KTP-el Husni Fahmi (HSF), dan Paulus Tannos (PLS) selaku Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra.

Keempatnya disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.