Harianjogja.com, KULONPROGO- Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberintah Desa, Perempuan, dan Keluarga Bencana (BPMPDPKB) Kulonprogo telah bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk mensosialisasikan pencegahan KDRT dan terkait penanganan juga sudah dibentuk jejaring.
Kulonprogo memiliki Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang melindungi korban KDRT.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Selain melaporkan kasus KDRT yang menimpanya, di lembaga tersebut korban bisa menginap jika membutuhkan perlindungan,” terang Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPMPDPKB), Ernawati Sukeksi, baru-baru ini.
Selama triwulan I 2014, pusat layanan tersebut sudah menerima aduan KDRT sebanyak tujuh kasus.
Direktur Eksekutif PKBI Kulonprogo, Paulo Ngadi Cahyono, menilai, komunikasi dan edukasi terkait KDRT di masyarakat masih kurang. Selama ini, sosialisasi hanya dilakukan di tingkat SKPD. Padahal penanganan hal ini seharusnya menyentuh lapisan masyarakat bawah di tingkat desa.
“Hal ini yang menyebabkan isu KDRT masih menjadi isu yang tabu di masyarakat, sehingga mereka tidak memiliki keberanian untuk melaporkan kekerasan,” ujarnya, Minggu (11/5/2014).
Diuraikannya, beberapa faktor penyebab KDRT, antara lain, persoalan ekonomi yang didukung dengan minimnya komunikasi antara suami dan istri, budaya patriarkhi yang melekat kuat di masyarakat menjadikan suami lebih dominan, serta faktor kemajuan teknologi dan informasi yang mengubah pola pikir manusia, sehingga perselingkuhan dianggap hal yang wajar.
Paulo menambahkan, untuk menangani KDRT secara intensif, sebaiknya pusat layanan KDRT dibangun di tingkat desa. “Jadi aduan lebih cepat masuk dan sosialisasi juga langsung ke sasaran,” tandasnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
