KASUS HAMBALANG: Menkeu: Menpora Harus Tanggung Jawab!

JAKARTA — Menteri Keuangan Agus DW Martowardjojo menyatakan perubahan anggaran proyek Hambalang menjadi tahun jamak (multi years) sehingga anggaran naik dari Rp125 miliar menjadi Rp2,5 triliun merupakan inisiatif dari Kementerian Pemuda dan Olah Raga dan Komisi X DPR.

“Perubahan PPPSON [Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional] Hambalang itu di akhir 2009. Jadi, di akhir 2009 itu ada inisiatif di Kemenpora di mana menteri mendesain satu proyek PPPON [Pusat Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional menjadi PPPSON, upaya [merubah proyek PPPON menjadi PPPSON] itu untuk meningkatkan anggaran Rp125 miliar menjadi Rp2,5 triliun. Upaya itu adalah inisiatif di Kemenpora,” ujarnya seusai diperiksa oleh penyidik KPK, Selasa (19/2/2013).

Promosi Cuan saat Ramadan, BRI Bagikan Dividen Tunai Rp35,43 Triliun

Agus diperiksa oleh KPK sebagai saksi dari tersangka Andi Alfian Mallarangeng dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan saranan dan prasarana olah raga Hambalang.
Menkeu menjelaskan proyek tersebut semula bernama PPPON tetapi pada akhir 2009 berubah menjadi PPPSON.

Perubahan itu, katanya, inisiatif dari Kemenpora yang didesain oleh Menpora saat itu Andi Mallarangeng, dengan tujuan meningkatkan anggaran menjadi Rp2,5 triliun dari sebelumnya hanya Rp125 miliar.

Selanjutnya, sejak awal 2010, Kemenpora melakukan diskusi (rapat) dengan Komisi X DPR. Sepanjang 2010, katanya, paling tidak ada 9 kali rapat Kemenpora dengan Komisi X DPR untuk membahas proyek tersebut.

“Kenapa dinaikkan menjadi Rp2,5 triliun, itu dilakukan Kemenpora dan Komisi X DPR.”

Dia menuturkan pada saat itu, rapat Kemenpora dan DPR itu belum melibatkan Kementerian Keuangan. Namun, di dalam Kemenpora ada oknum yang berusaha melakukan pembobolan anggaran.

“Itu [oknum pembobol anggaran] sekarang harus diusut.”

Agus menegaskan dirinya menjadi Menkeu pada 20 Mei 2010, sedangkan pembahasan proyek itu untuk meningkatkan anggaran menjadi Rp2,5 triliun dimulai sejak Januari 2010.

Menkeu diperiksa oleh penyidik KPK sekitar 8 jam. Dia menyatakan ingin menjelaskan proyek Hambalang itu kepada KPK. “Saya bisa menjelaskan moga-moga proyek Hambalang cepat diproses penegakan hukum.”

Menurutnya, saat diperiksa dia menjelaskan secara khusus tentang sistem anggaran, tugas menteri keuangan, dan tugas dari menteri lainnya termasuk menpora sebagai pengguna anggaran.

Dia menilai Menpora sebagai pengguna anggaran tentu harus bertanggung jawab atas seluruh perencanaan, pelaksaanan, laporan, dan tanggung jawab atas semua perencanaan pelaksanaan laporan pertanggungjawaban.

Bahkan, katanya, ketika ingin menerbitkan surat perintah membayar pun yang harus mengkaji formal dan material adalah dari Kemenpora.

“Kalau di Kemenkeu kami menegaskan kami sebagai pengelola fiksal yang ditunjuk presiden sebagai pengelola fiskal, bendahara umum negara dan untuk menjadi menkeu, yang melakukan konsolidasi rencana kerja anggaran kementerian/lembaga dan di bawa ke DPR, kami jelaskan statustnya,” ujarnya.

Dia menegaskan pengguna anggaran bertanggung jawab atas semua yang formil dan materil atas anggaran itu. Menkeu juga mengharapkan mantan Menpora Andi mampu menjelaskan secara baik soal penggunaan anggaran di kementerian itu, karena Menpora yang harus bertanggung jawab. “Kita doakan supaya bisa menjelaskan semua dengan baik.”

Agus menjelaskan proyek tahun jamak adalah terkait dengan pengadaan, bukan terkait dengan anggaran. Kementerian/lembaga mendapatkan proyek untuk bisa kontrak multi years, itu bertujuan supaya kementerian/lembaga itu setiap tahun tidak melakukan tender ulang.

“Jadi, kontrak multi years tujuan supaya kementerian ingin melakukan pengadaan proyek yang lebih dari 1 tahun, dan proyek itu punya kritera tidak dipecah-pecah, supaya kontraktor dipilih tidak perlu ditender ulang setiap tahun, maka multi years.”

Menurutnya, soal proyek multi years itu kewenangan ada di kemenkeu. Namun, semua pemahaman, pengetahuan itu adanya di kementrian/lembaga terkait. “Saya mau sampaikan kontrak multi years tidak berhubungan dengan anggaran, itu hubunganya dengan pengadaan.”