Kasus Dugaan Korupsi Tanah Kas Desa Selomartani, Apa Kabar?

Kejaksaan Negeri (Kejari) Sleman berjanji menyelesaikan kasus dugaan korupsi tanah kas desa (TKD) milik pemerintah Desa Selomartani, Kalasan.

Harianjogja.com, SLEMAN- Kejaksaan Negeri (Kejari) Sleman berjanji menyelesaikan kasus dugaan korupsi tanah kas desa (TKD) milik pemerintah Desa Selomartani, Kalasan.

Promosi Santri Tewas Bukan Sepele, Negara Belum Hadir di Pesantren

Kepala Kejari Sleman Dyah Retno mengatakan, pemeriksaan kasus dugaan korupsi TKD Selomartani terus dilakukan oleh penyidik. Pihaknya berjanji akan menyelesaikan kasus tersebut sampai tuntas.

“Kami tetap akan menuntaskan kasus ini, belum ada tersangka,” katanya menjawab pertanyaan Harianjogja.com, Jumat (8/9/2017).

Hal senada disampaikan Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Sleman Yulianta. Dia menjelaskan, sudah belasan saksi yang diperiksa dalam kasus ini. Mulai aparat desa, pembeli tanah hingga BPN. Meski begitu, pihaknya masih perlu meminta keterangan sejumlah saksi lainnya untuk memperkuat pemeriksaan perkara.

“Doakan saja dalam waktu dekat ini kasus ini segera dilimpahkan ke pengadilan,” katanya saat ditemui terpisah.

Dijelaskan Yulianta, kasus tersebut terungkap setelah ada laporan dugaan korupsi proses pelepasan lahan TKD Desa Selomartani. Dari sebelumnya berstatus tanah negara menjadi tanah perseorangan. Proses mutasi TKD tersebut diduga tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Sesuai aturan yang berlaku, jelas dia, pelepasan TKD harus disetujui oleh Gubernur DIY. Pihaknya menduga, ada yang memanipulasi data dalam perkara tersebut.

“Pemdes mengklaim permohonan mutasi TKD diajukan sejak 1969. Namun, tidak diketahui permohonan itu disetujui atau tidak. Harusnya dicek kebenarannya. Ini yang harus dibuktikan,” katanya.

Lahan TKD seluas 3.183 meterpersegi itu kemudian disertifikat. Lahan pertanian tersebut kemudian beralih tangan ke pihak lain kemudian disewa untuk lahan pertanian. “Untuk kerugian negara, kami berkoordinasi dengan BPKP,” katanya.