Kasus Disetop, Tidak Ada Pelecehan Seksual terhadap Istri Ferdy Sambo

Penghentian penyelidikan karena tidak ditemukan unsur pidana dalam laporan kasus tersebut.

 Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Ferdy Sambo dan istrinya, Putri Candrawathi. (Instagram @divpropampolri)

SOLOPOS.COM - Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Ferdy Sambo dan istrinya, Putri Candrawathi. (Instagram @divpropampolri)

Solopos.com, JAKARTA — Bareskrim Polri resmi menghentikan penyelidikan kasus dugaan pelecehan seksual terhadap istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi oleh mendiang Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J).

Penghentian penyelidikan karena tidak ditemukan unsur pidana dalam laporan kasus tersebut.

PromosiGelaran B20 di Jawa Timur Fokus pada Rantai Pasok UMKM

“Berdasarkan gelar perkara tadi sore diputuskan penyelidikan dua laporan itu dihentikan karena tidak ditemukan peristiwa pidana,” ujar Direktur Pidana Umum (Dirpidum) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andi Rian, dalam jumpa pers yang dikutip Solopos.com dari Breaking News Kompas TV, Jumat (12/8/2022).

Berdasarkan hasil gelar perkara, Bareskrim kini fokus pada pengusutan dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J oleh mantan Kadiv Propam Irjen Pol Ferdy Sambo dkk.

Baca Juga: Profil Deolipa Yumara, Anak Tentara yang Nyentrik sebagai Pengacara

Selain laporan kasus pelecehan seksual, laporan percobaan pembunuhan oleh Brigadir J terhadap Bharada E juga dihentikan.

Menurut Dirpidum, dari pengusutan dua kasus itu tidak ditemukan peristiwa pidananya sehingga Bareskrim tidak melanjutkan.

“Jadi ada dua laporan di Polres Metro Jakarta Selatan. Satu pelecehan seksual dan satunya percobaan pembunuhan. Dengan terungkapnya LP di Bareskrim kasus pembunuhan Josua, dua laporan di Jakarta Selatan itu dihentikan,” tandasnya.

Baca Juga: Dipaksa Sambo Tembak Brigadir J, Bharada E Bisa Bebas karena Pasal Ini

Sementara itu, Bhayangkara Dua Richard Eliezer (Bharada E) mengaku dirinya terpaksa menembak rekannya, Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat alias Brigadir J karena tak kuasa menolak perintah atasannya, Irjen Pol Ferdy Sambo.

Melaksanakan perintah Ferdy Sambo itu yang kini membuat Bharada E menjadi tersangka eksekutor Brigadir J.

Meski menembak mati, Bharada E punya peluang untuk lolos dari jeratan hukum atau minimal akan ringan hukumannya.

Baca Juga: Profil Deolipa Yumara, Anak Tentara yang Nyentrik sebagai Pengacara

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md. tak menampik Bharada E bisa lepas dari jerat hukum.

“Secara hukum peluang itu dimungkinkan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 51 KUHP bahwa seseorang yang melaksanakan sesuatu karena perintah jabatan dari penguasa yang berwenang dia tidak boleh dipidana,” ujar Mahfud Md. dalam podcast di kanal Youtube Deddy Corbuzier dan dikutip Solopos.com, Jumat (12/8/2022).

bharada e bisa lepas dari jerat hukum
Tulisan Bharada E yang berbunyi “kalau kita yang tembak tapi atas dasar perintah”, yang merupakan bagian dari curhatnya kepada pengacara Deolipa Yumara. (Youtube Uya Kuya TV)

Bunyi lengkap Pasal 51 ayat (1) KUHP adalah orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak boleh dipidana.

Kuncinya, ujar Mahfud, adalah bagaimana penasihat hukum Bharada E membuat pembelaan untuk kliennya. Sementara Bharada E, harus berkata jujur sesuai apa yang ia lihat, dengar dan alami.

Baca Juga: Deolipa Diancam Bunuh Sejak Hari Pertama Jadi Pengacara Bharada E

“Kalau itu bisa dilakukan peluang lolos dari jerat hukum besar, atau setidaknya hukumannya akan lebih ringan. Hakim akan melihat itu,” ujar mantan Menteri Pertahanan era Presiden Abdurrahman Wahid itu.

Mantan pengacara Bharada E, Deolipa Yumara, senada dengan pendapat Mahfud Md. Ia yakin Bharada E akan bisa lepas dari jerat hukum.

“Di awal curhat itu Richard (Bharada E) menulis di kertas. Isinya dia tanya ‘kalau kita yang tembak atas perintah atasan’, bisa bebas gak? Saya langsung bilang bisa, bebas itu,” ujar Deolipa dalam wawancara di kanal Youtube Uya Kuya TV.

Baca Juga: Brigadir J Berlutut, Bharada E Tembak 4 Kali atas Suruhan Ferdy Sambo

“Dia mikirnya kalau tidak menembak, Ferdy Sambo akan gelap mata dan menembak Brigadir J. Lalu dia sebagai saksi mata juga akan ditembak biar tidak ada saksi lagi. Daripada dia ikut mati akhirnya menembak Brigadir J. Begitu suasana psikologinya saat itu,” lanjut pengacara asal Jombang, Jawa Timur itu.

Sayangnya, Deolipa tak lama menjadi penasihat hukum Bharada E. Kebersamaan mereka hanya bertahan empat hari. Ditunjuk sebagai pengacara tanggal 6 Agustus 2022, Deolipa dicabut kuasanya per 10 Agustus 2022.

“Saya yakin bukan Richard yang ngetik itu. Dia kan tahanan, mana bisa ngetik. Dia biasanya nulis tangan,” ujar Deolipa.

Baca Juga: 2 Versi Motif Pembunuhan Brigadir J, Mana yang Benar?

Berdasarkan dokumentasi Solopos.com, ada dua pasal di KUHP yang membahas tentang pembebasan pidana bagi mereka yang diperintah atasan.

Dua pasal tersebut yakni Pasal 51 ayat (1) KUHP dan Pasal 48 KUHP. Berikut bunyinya:

“Orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak boleh dipidana” (Pasal 51 ayat 1 KUHP).

Baca Juga: Ferdy Sambo Rencanakan Bunuh Brigadir J, Hukuman Mati Membayangi

“Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana” (Pasal 48 KUHP)

Daftar dan berlangganan Espos Plus sekarang. Cukup dengan Rp99.000/tahun, Anda bisa menikmati berita yang lebih mendalam dan bebas dari iklan dan berkesempatan mendapatkan hadiah utama mobil Daihatsu Rocky, sepeda motor NMax, dan hadiah menarik lainnya. Daftar Espos Plus di sini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Solopos.com - Panduan Informasi dan Inspirasi

Berita Terkait

Berita Lainnya

      Berita Terkini

      Zulhas Klaim Mampu Turunkan Harga Minyak Goreng dalam 100 Hari Kerja

      Kerja Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas genap mencapai 100 hari, Jumat (23/9/2022). Zulkifli menyebut terdapat beberapa pencapaian selama 100 hari kerja, mulai dari penstabilan harga minyak goreng, hingga penandatanganan perjanjian komprehensif dengan negara-negara lain.

      Produk Impor Ilegal Rp11 Miliar Dimusnahkan Kemendag

      Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) melakukan pemusnahan barang-barang impor hasil pengawasan tata niaga impor setelah melalui kawasan pabean (post border).

      KPK Geledah Mahkamah Agung, Bukti Suap Hakim MA Ditemukan

      Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selesai melakukan penggeledahan di Gedung Mahkamah Agung (MA) dan rumah tersangka kasus suap penanganan perkara. 

      Polisi Palembang Ditahan Akibat Miliki Usaha Penampungan BBM Ilegal

      Polisi Palembang, Sumatra Selatan, menahan Aipda S, 42, oknum polisi yang diduga memiliki usaha penampungan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi ilegal di kota setempat. 

      Bukan Bengawan Solo, Ternyata Ini Dia Sungai Terdalam di Indonesia

      Bukan Bengawan Solo, berikut ini sungai terdalam di Indonesia yang kedalamannya pernah mencapai 30 meter.

      Cek Infonya, MRT Jakarta Buka 2 Lowongan Pekerjaan

      PT MRT Jakarta (Perseroda) membuka lowongan kerja untuk sejumlah posisi yang tersedia untuk edisi September 2022. 

      Driver Ojol Air Asia Bisa Tangguk Gaji Rp10 Juta per Bulan

      Driver ojol Air Asia menjadi salah satu profesi yang cukup didambakan oleh masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak, reader atau driver ojol Air Asia akan menggunakan skema yang berbeda ketimbang ojek online lainnya seperti Grab atau Gojek.

      Meski Gaji Tak Seberapa, Tunjangan Hakim Agung Ternyata Luar Biasa

      Meski memperoleh gaji pokok tak seberapa, Hakim Agung di Indonesia memperoleh tunjangan yang luar biasa.

      Pemerintah Sasar Pengembangan Logam Dasar dan Hilirisasi

      Kinerja industri logam terus meningkat pada tahun ini. Pemerintah menyasar pengembangan berbagai jenis logam dasar dengan hilirisasinya.

      Sudrajad Jadi Tersangka Suap, Ternyata Segini Gaji dan Tunjangan Hakim Agung

      Sudrajad Dimyati ditetapkan sebagai tersangka suap KPK, ternyata Hakim Agung memperoleh gaji dan tunjangan yang fantastis hlo!

      Klik cekbansos.kemensos.go.id untuk Daftar BLT BBM Mandiri Pakai HP

      Buat Anda yang belum terdaftar sebagai penerima BLT BBM Rp600.000, kamu bisa mengajukan namamu sendiri. Cara yang harus dilakukan juga cukup mudah, karena bisa mengajukan melalui HP saja.

      KPK Sarankan MA Mutasi Rotasi Pegawainya untuk Menghindari Suap

      Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan lembaganya memberikan rekomendasi kepada Mahkamah Agung untuk secara rutin merotasi pegawai-pegawainya.

      Gibran Bertemu Rocky Gerung, Bahas Human Genome Hingga Social Movement

      Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengunjungi pengamat politik Rocky Gerung di Sentul, Jawa Barat, Jumat (23/9/2022).

      Epidemiolog: Hanya WHO yang Berwenang Mencabut Status Pandemi

      Epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman menegaskan bahwa Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merupakan satu-satunya pihak yang berwenang dalam pencabutan status pandemi Covid-19.

      Miliki Penampungan BBM Ilegal, Bintara Polri Palembang Diringkus

      Usaha penampungan solar subsidi itu beroperasi secara ilegal dan Aipda S merupakan pemilik lokasi yang dijadikan gudang penampungan tersebut.