KASUS CENTURY: Boediono Siap Diperiksa KPK

Wapres Boediono (JIBI/SOLOPOS/Agoes Rudianto)

JAKARTA — Wakil Presiden Boediono siap diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi jika diperlukan untuk memberikan keterangan terkait skandal penyelamatan Bank Century.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Juru Bicara Wapres Yopie Hidayat mengatakan meskipun menjabat sebagai wakil presiden, Boediono tetap bersedia memberikan kepada lembaga penegak hukum dan tidak merasa sebagai warga yang istimewa.

“Mungkin kalian lupa, Pak Boediono pernah di periksa KPK sebelumnya. Ada yang istimewa gak tuh,” katanya seusai pembukaan Pekan Produk Kreatif Indonesia, Rabu (21/11/2012).

Yopie menegaskan Boediono sangat mendukung KPK sebagai lembaga independen untuk menuntaskan penyelidikan masalah penyelamatan Bank Century.

“Itu sikap yang jelas dari awal dan Bapak Wapres sudah pernah diperiksa KPK beberapa waktu yang lalu, saya pikir  itu membuktikan tidak ada yang aneh soal hal ini,” ujarnya.

Polemik pemeriksaan Boediono kembali muncul menyusul beredarnya kabar penetapan dua tersangka mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia dalam skandal Bank Century. Boediono yang menjabat sebagai Gubernur BI pada 2008 saat penyelamatan Bank Century diminta sebagian kalangan untuk ikut diperiksa.

Yopie menyatakan hingga saat KPK hingga saat ini hanya menyebut dua orang tersangka dan Boediono tidak pernah disebut-sebut. Namun, Wapres tetap mendukung apa yang sudah ditempuk KPK selama ini.

Yopie juga mengatakan jika keputusan penyelamatan Bank Century yang diambil Boediono pada waktu itu karena situasinya mengharuskan adanya penyelematan. Kebijakan yang diambil Boediono untuk kepentingan yang lebih besar dalam mengamankan perekonomian nasional.

Menurut Yopie, jika pada kenyataannya bahwa kondisi Bank Century bobrok, dan kemudian ada yang menunganggi penyelamatan Bank Century, itu merupakan dua hal yang berbeda.

“Artinya, ada dua halberbeda, yang bersifat policy atau kebijakan, dan tindak pidana. Kebijakan untuk selamatkan Bank Century adalah pilihan kebijakan yang siap dipertanggungjawabkan  Pak Wapres, kalau ada orang lain yang menunggangi kebijakan itu untuk kepentingan pribadi dan itu masuk  tindakan korupsi, silahlan diperiksa,” ujarnya.