Kasek SMA 1 Karanganyar kena peringatan

Karanganyar (Espos)–SMA N 1 Karanganyar dapat teguran keras dari Bupati Rina Iriani terkait munculnya keluhan walimurid soal pungutan sekolah yang dinilai memberatkan. Sekolah diminta memusyawarahkan kembali hal tersebut dengan walimurid.

Peringatan tersebut disampaikan saat Bupati membuka masa orientasi sekolah (MOS) di sekolah tersebut, Senin (13/7). Bupati menyoroti mekanisme sekolah tersebut yang notabene sudah masuk kategori rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI), dalam menarik pungutan yang sebelumnya belum diketahui calon siswa dan calon walimurid.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Semua keputusan, apalagi kalau sudah menyangkut besaran sumbangan, maka tidak boleh dilakukan sepihak. Sebelumnya, sekolah harus sudah mensosialisasikan rencana pembangunan dan besaran sumbangan, sehingga tidak membuat walimurid kaget setelah diterima di sekolah tersebut,” ujar Bupati.

Hal ini disampaikan Bupati menanggapi masih adanya orangtua siswa baru yang kebingungan memenuhi setiap biaya dan pungutan sekolah yang dinilai tinggi. Khususnya, pungutan di sekolah RSBI yang rata-rata mencapai Rp 6 juta per siswa, dan SPP senilai Rp 300.000 per bulan.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMAN 1 Karanganyar, Drs Sobirin M MPd, membantah masih ada orang tua siswa yang mengeluh apalagi tidak sepakat dengan besaran pungutan yang ada di sekolah tersebut.

“Itu hanya sebuah kekhawatiran dari para orang tua. Kami dari pihak sekolah sudah memusyawarahkan hal itu dengan seluruh komite selama dua hari,” tambah Sobirin saat ditemui wartawan.

Sementara, terkait angket berisi pilihan besaran SPP dan sumbangan yang diberikan saat calon siswa mengikuti tes wawancara, Sobirin mengakui bahwa perlu ada pembenahan dalam hal ini.

“SMA 1 Karanganyar ini masih baru sebagai RSBI. Perlu banyak mengadakan studi banding lagi ke beberapa sekolah untuk menerapkan hal ini. Angket tersebut, kami berikan hanya untuk mengukur kemampuan keuangan orang tua siswa.”

haw