Solopos.com, JAKARTA — Kartu Indonesia Sehat (KIS) menimbulkan polemik karena kartu sakti Jokowi itu dianggap tumpang tindih dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Hal itu dibantah oleh Menteri Kesehatan, Nila Djuwita F Moeloek.
Nila F. Moeloek menuturkan bahwa KIS dan BPJS Kesehatan sebenarnya saling menopang dan tidak tumpang tindih satu sama lain dalam memberikan bantuan kepada masyarakat. “Tidak tumpang tindih, Mas. Itu berbeda antara KIS dan BPJS,” tutur Moeloek di Gedung KPK Jakarta, Selasa (?18/11).
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Selain itu, dana KIS yang sebelumnya sempat diperdebatkan berasal dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga sempat dibantah oleh Moeloek.
Menurut Moeloek, kartu yang sudah diluncurkan sejak 3 November 2014 oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu berasal dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2014 untuk dua bulan terakhir. Program itu akan diteruskan melalui dana APBN 2015 nanti.
?”Kita menggunakan dana APBN 2014. Bukan dari dana CSR BUMN,” tukas Moeloek.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
