SOLOPOS.COM - (Kiri-Kanan) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, 2, dan 3, mengikuti debat publik final di Jakarta, Jumat (10/2/2017) malam. (Dwi Prasetya/JIBI/Bisnis)

Indeks Demokrasi DKI Jakarta setelah Pilkada Jakarta 2017 tercatat sebagai yang terburuk dalam tujuh tahun terakhir.

Solopos.com, JAKARTA — Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di DKI Jakarta pada 2016 mencapai 70,85 dalam skala 0-100. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta Thoman Pardosi mengatakan angka ini mengalami penurunan dibandingkan realisasi 2015 yaitu 85,32.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

“IDI DKI Jakarta pada 2016 tidak hanya lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Angka 70,85 ini paling buruk selama tujuh tahun terakhir,” ujarnya di Kantor BPS DKI, Kamis (14/9/2017).

Mengacu pada data BPS, klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni baik (indeks > 80), sedang (indeks 60-80), dan buruk (indeks < 60). IDI DKI Jakarta pada 2016 masuk kategori sedang.

Dia menuturkan ada beberapa faktor pendorong terjun bebasnya indikator demokrasi di Ibu Kota. Namun hal utama yang menyebabkan buruknya IDI karena perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak dimana musim kampanye yang dimulai sejak Oktober 2015.

Menurutnya, perhelatan kampanye Pilkada Jakarta kali ini cukup menyita perhatian. Konsistensi demokrasi masyarakat pun diuji kala adanya isu penistaan agama yang dilakukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Turunnya indeks demokrasi bukan karena Pak Ahok. Namun, ketika Pak Ahok dihadang saat kampanye demokrasi tak tersalur di situ. Harusnya jangan dihadang dong, kan orang mau mengutarakan pendapat," lanjutnya.

IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaian diukur berdasaekan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga-lembaga demokrasi.

Metodologi penghitungan IDI menggunakan empat sumber, yaitu review surat kabar lokal, revie dokumen (Perda, Pergub, dll), focus group discussion (FGD), dan wawancara mendalam.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya