Kapolri Klarifikasi yang Diduga "Makar" Bukan Pendemo

Kapolri mengklarifikasi bahwa pihak yang diduga makar bukan pendemo atau peserta aksi Bela Islam.

Solopos.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian mengklarifikasi bahwa pernyataannya soal makar tak pernah ditujukan pada peserta Aksi Bela Islam, baik yang akan dilakukan pada 2 Desember, maupun yang telah dilaksanakan pada 4 November dan pertengahan September 2016.

Promosi Cerita Penjual Ayam Kampung di Pati Terbantu Kredit Cepat dari Agen BRILink

“Saya tak pernah sampaikan bahwa saudara-saudara yang ikut aksi 4 November terlibat makar. Unsur yang [kami duga] memanfaatkan isu, salah satunya adalah kelompok teroris,” kata Tito di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI), Senin (28/11/2016).

Bahkan, demi mendukung pengamanan aksi, Kapori mengatakan kepolisian akan menyediakan tempat untuk menampung 600-700 peserta aksi 2 Desember atau Bela Islam III di Lapangan Monas. Pernyataan itu menyusul kesepakatan tempat dan waktu rencana aksi tersebut.

“Kalau kurang, kami [kepolisian] akan menyiapkan Jl. Medan Merdeka Selatan. Kami bekerja sama dengan PMI, Satpol PP, dan teman-teman dari laskar dan ormas yang ada bagian keamanan, akan kami atur agar tidak ada masyarakat yang berhenti di Bundaran HI [Hotel Indonesia],” kata Kapolri.

Dalam kesempatan itu, ketiga pihak yakni Polri, MUI, dan FPI sepakat untuk tidak menggelar aksi lain di luar aksi bela Islam III. “Kami harapkan aksi lain di luar [aksi bela Islam III] sebaiknya ditunda,” lanjut Tito.

Adapun aksi lain yang dimaksud Tito adalah rencana demo buruh. “Nanti saat peserta [aksi bela Islam III] beribadah, yang sampingnya teriak-teriak. Tak akan cocok [dilakukan bersamaan].” Dia berharap tak ada pihak yang merusak aksi dengan tindakan kriminal. Tito menyatakan kesiapan pihaknya menghadapi kemungkinan munculnya pihak ketiga yang memanfaatkan keramaian massa.

Lebih lanjut, Rizieq Shihab yang akan terlibat dalam Aksi Bela Islam, juga meminta polisi menindak pihak ketiga bila ditemukan. “Jika ada gerakan di luar kesepakatan, maka itu bukan bagian aksi. GNPF tak bertanggung jawab dan Polri berkewajiban mengambil langkah antisipasi,” ujar Rizieq.