Kapolri Ingin Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK jadi ASN Polri

Kapolri mengaku Jokowi mengabulkan permintaan agar 56 pegawai tak lolos TWK jadi ASN Polri.

 Novel Baswedan bersama sejumlah pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan melaporkan pimpinan KPK ke Komnas HAM. (Antara)

SOLOPOS.COM - Novel Baswedan bersama sejumlah pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan melaporkan pimpinan KPK ke Komnas HAM. (Antara)

Solopos.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ingin 56 pegawai KPK tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) agar menjadi ASN Polri.

Pernyataan itu disampaikan video Kapolri saat kunjungan di Papua melalui video yang beredar di kalangan wartawan.

“Pada Jumat (24/9/2021) yang lalu saya telah berkirim surat kepada Bapak Presiden untuk memenuhi kebutuhan organisasi Polri terkait pengembangan tugas-tugas di Bareskrim Polri khususnya di Tipikor, di mana ada tugas-tugas tambahan terkait upaya-upaya pencegahan dan upaya-upaya lain, yang harus kita lakukan, dalam rangka mengawal penanggulangan Covid dan juga pemenuhan ekonomi nasional, serta kebijakan-kebijakan strategis yang lain. Oleh karena itu, kami berkirim surat kepada Bapak Presiden untuk memohon terhadap 56 orang yang melaksanakan tes TWK, yang tidak lulus tes dan kemudian tidak dilantik menjadi ASN Polri, untuk bisa kita tarik, kemudian kita rekrut untuk menjadi ASN Polri,” kata Listyo sebagaimana dikutip suara.com dari video yang beredar.

Jokowi Mengabulkan

Kapolri mengaku Jokowi mengabulkan permintaan tersebut dengan membalas surat kepada Listyo yang disampaikan melalui Mensetneg pada Senin (27/9/2021) kemarin.

“Dan kemarin tanggal 27, kami mendapatkan surat jawaban dari Bapak Presiden melalui Mensetneg secara tertulis. Prinsipnya, beliau (Jokowi) setuju 56 orang pegawai KPK tersebut untuk bisa menjadi ASN Polri,” kata Kapolri.

Baca Juga: Round Up: KPK Pecat Lebih Cepat Pegawai Tak Lolos TWK, Jokowi Lepas Tangan 

Setelah mendapatkan izin dari Jokowi, Listyo mengaku sedang berkoordinasi dengan Menpan RB dan BKN untuk proses perekrutan 56 pegawai nonaktif KPK untuk menjadi ASN Polri.

Diskusi

Terkini, kata Listyo, Polri dan dua instansi terkait itu sedang mendiskusikan soal perekrutan tersebut.

“Tentunya kami meminta untuk menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan Menpan RB dan BKN. Proses sedang berlangsung, mekanismenya seperti apa, sampai saat ini sedang didiskusikan untuk bisa merektut 56 tersebut untuk menjadi ASN Polri,” ucapnya.

Baca Juga: Beredar Kabar Pegawainya yang Tak Lolos TWK Diusulkan Masuk BUMN, Ini Tanggapan KPK 

“Terkait rekam jejak dan pengalaman di dalam penanganan Tipikor bisa bermanfaat untuk memperkuat organisasi yang saat ini kita sedang kembangkan untuk memperkuat organisasi Polri.”

Langkah Humanis

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman membenarkan Jokowi mengabulkan permintaan Kapolri.

Fadjroel mengatakan upaya Kapolri tersebut merupakan langkah yang baik dalam menyelesaikan masalah 56 pegawai KPK secara musyawarah, humanis dan dialogis.

“Karena yang menyatakan informasi tersebut kepada publik adalah Kapolri. Maka dapat dikatakan informasi tersebut sahih. Sebuah upaya baik untuk menyelesaikan masalah secara musyawarah, humanis, dialogis,” ujar Fadjroel kepada wartawan, Selasa (28/9/2021).

 


Berita Terkait

Berita Terkini

UU PDP Jaminan Kejelasan Hukum Korban Pinjol

UU PDP bisa mengatur dengan kekuatan hukum yang jelas tentang warga harus mengadu ke mana atau kepada siapa ketika menjadi korban kebocoran data pribadi.

Kehebohan Beragama Belum Menjadi Jalan Kebudayaan

Kehebohan beragama belum menjadi jalan pembebasan menuju kerja bersama seluruh elemen bangsa mewujudkan peradaban dan kehidupan yang lebih baik di semua aspek kehidupan.

10 Berita Terpopuler : Kera Serbu Rumah - Resepsi Boleh Ada Penyanyi

Serangan kera liar di permukiman warga Kebakkramat hingga aturan resepsi pernikahan di Solo masuk daftar 10 berita terpopuler Solopos.com pagi ini.

Cakupan Vaksinasi Tinggi, Inggris Masih Diamuk Corona

Amukan corona di negara ini memicu kekhawatiran terlebih Inggris menjadi salah satu negara yang cakupan vaksinasinya sudah termasuk tinggi.

Solo Gencarkan Digitalisasi Sistem Pendidikan Menuju Era Industri 4.0

Bidang pendidikan dituntut mengembangkan sistem pendidikan dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya Jawa berbasis TI menuju smart education.

Al Firdaus, Sekolah International Baccalaureate Pertama di Jawa Tengah

Al Firdaus World Class Islamic School saat memutuskan bekerja sama dengan International Baccalaureate (IB), yayasan pendidikan internasional asal Jenewa, Swiss. Tahun ini Primary Years Programme (PYP) untuk usia 3-12 tahun serta Middle Years Programme (MYP) untuk usia 11-14 tahun di Al Firdaus resmi terotorisasi IB.

Sukmawati Soekarnoputri Pindah Agama Hindu, Akan Jalani Sudhi Wadani

Putri Presiden Pertama RI, Diah Mutiara Sukmawati Soekarnoputri, pindah ke agama Hindu dan akan menjalani proses Sudhi Wadani di Bali.

Lereng Gunung Batur Di Gianyar Bali Terbakar

Kebakaran hutan kembali terjadi di lereng Gunung Batur, Kintamani, kabupaten Gianyar, Bali, Jumat (21/10/2021) sore.

Siap-Siap, Gerbong Mutasi Lanjutan Pejabat Sukoharjo

Saat ini, jabatan strategis yang masih kosong yakni Asisten II Setda Sukoharjo, Asisten III Setda Sukoharjo dan staf ahli bupati.

Sejarah Hari Ini : 23 Oktober 2011, Simoncelli Kecelakaan di Sepang

Berbagai peristiwa terjadi di dunia pada 23 Oktober terangkum dalam Sejarah Hari Ini.

Miris! Operator Call Center Basarnas Tewas Dibegal

Seorang pegawai Basarnas menjadi korban begal di Kemayoran, Jakarta Pusat. Korban meninggal dunia akibat dibacok kawanan begal.

Viktor Laiskodat Lulus Doktor UKSW, Angkat Disertasi Wisata NTT

Viktor Laiskodat membuat disertasi berangkat dari dari sebuah permasalahan mengapa masyarakat NTT masih miskin padahal wilayah itu kaya sumber daya alam.

Stok Vaksin Covid-19, Indonesia Kembali Terima Pfizer dan AstraZeneca

Selain menjaga ketersediaan, tambahan vaksin Covid-19 ini juga untuk mengejar target kekebalan kelompok hingga akhir 2021.

Dituding Aktor Utama, Amien Rais Ungkap Detik-Detik Gus Dur Lengser

Amien Rais menolak disebut sebagai aktor utama namun mengakui sebagai bagian dari lengsernya Gus Dur.

Gubernur NTT Viktor Laiskodat Raih Gelar Doktor dari UKSW Salatiga

Viktor meraih gelar Doktor Program Studi Pembangunan dari UKSW dengan nilai IPK 3,92.