Tutup Iklan

Kapolda Sumsel dalam Pusaran Kasus Akidi Tio, Dicerca dan Dibela

Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman menilai Irjen Eko tidak bisa disalahkan.

 Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri (Antara)

SOLOPOS.COM - Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri (Antara)

Solopos.com, JAKARTA–Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel) Irjen Eko Indra Heri ikut terseret dalam polemik donasi Rp2 triliun dari keluarga pengusaha Akidi Tio untuk penanganan pandemi Covid-19 di Sumsel.

Ada yang mengkritik tapi ada juga yang membela Irjen Eko Indra.

Kapolda Sumsel Irjen Eko Indra diketahui sebagai pihak yang menerima janji bantuan Rp2 triliun dari anak Akidi Tio selaku perwakilan keluarga, Heryanty, pada Senin (26/7/2021).

Pihak kepolisian juga sudah menerima bilyet giro untuk pencairan bantuan Rp2 triliun itu.

Baca Juga: Buntut Sumbangan Rp2 Triliun Bohong Akidi Tio, Kapolda Sumsel Diminta Dicopot 

Namun sumbangan tersebut tidak cair hingga waktu yang dijanjikan.

Bahkan, kesimpulan berdasarkan analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), bilyet giro Rp2 triliun itu tidak ada.

“Sampai dengan hari kemarin, kami sudah melakukan analisis dan pemeriksaan, dan dapat disimpulkan kalau uang yang disebut dalam bilyet giro itu tidak ada,” ujar Kepala PPATK Dian Ediana Rae kepada detik.com, Rabu (4/8/2021).

Kritik dan pembelaan untuk Irjen Eko pun bermunculan. Dimulai dari yang mengkritik Irjen Eko.

Partai Nasdem menjadi salah satu pihak yang melontarkan kritik untuk Irjen Eko.

Bertanggung Jawab

Nasdem menyebut Polda Sumsel, dalam hal ini Irjen Eko, harus bertanggung jawab atas polemik donasi keluarga Akidi Tio.

“Polda Sumsel harus bertanggung jawab atas sebuah kecerobohan, yakni tidak terlebih dahulu melakukan verifikasi data dan informasi sebelum membuat pengumuman atau seremoni,” kata Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Nasdem Taufik Basari kepada wartawan, Rabu (4/8/2021).

Irjen Eko diminta untuk menjelaskan sedetail mungkin kepada publik perihal donasi Rp2 triliun dari keluarga Akidi Tio.

Polemik ini pun dinilai tidak dapat diselesaikan hanya dengan memidana Heryanty.

“Kecerobohan ini harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk penjelasan kepada publik mengenai duduk perkara sejelas-jelasnya dan mengakui adanya kecerobohan. Jangan kekeliruan ini diselesaikan semata dengan memproses pidana anak Akidi Tio,” terang Basari.

Dikritik

Selain Nasdem, Partai Demokrat juga mengkritik Irjen Eko.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman menilai Irjen Eko seharusnya meneruskan janji sumbangan Akidi Tio ini terlebih dulu kepada Menteri Keuangan atau Satgas Penanganan Covid-19.

“Mesti ditelusuri dulu apa persis kasusnya ini. Akidi Tio mau sumbang negaranya. Untuk atasi Covid. Dia buka cek di Bank Mandiri Rp2 T. Lalu dia serahkan ke Kapolda. Kapolda mestinya antar orang ini ke Menkeu atau ke Ketua Gugus Tugas atasi pandemi. Menkeu harus cek duitnya. Kalau ada ya syukur dan kalau nggak ada ya sudah. Lupakan,” papar Benny kepada wartawan, Rabu (4/8/2021).

Persoalan sumbangan Rp2 triliun Akidi Tio ini juga disamakan dengan kasus kebohongan Ratna Sarumpaet.

Baca Juga: Heboh Sumbangan Rp2 Triliun Akidi Tio yang Ternyata Bohong, Ini Fakta-Fakta Menariknya 

Menurut Benny, pihak-pihak yang menyebarkan berita bohong soal sumbangan Akidi Tio ini juga harus masuk bui.

“Yang nggak benar jika ada pihak yang sebarluaskan berita ini, karena ternyata bohong. Seperti kasus Ratna Sarumpaet, dia bilang digebuki ternyata operasi plastik. Lalu Ratna masuk bui karena produksi berita bohong. Yang menyebarkan berita bohong dan tanggapi berita bohong ini pun diperiksa dan masuk bui,” tutur Benny.

Setidaknya ada dua pihak yang membela Kapolda Sumsel Irjen Eko Indra Heri terkait sumbangan bodong keluarga Akidi Tio.

Di mulai dari Partai Gerindra.Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman menilai Irjen Eko tidak bisa disalahkan.

Sebab, Irjen Eko diyakini memiliki niat baik, yakni memfasilitasi warga yang ingin membantu pemerintah menangani corona.

“Pak Kapolda nggak bisa disalahkan, karena niat beliau baik yakni memfasilitasi warga yang hendak memberikan donasi penanganan Covid,” terang Habiburokhman kepada wartawan, Rabu (4/8/2021).

Tak hanya Irjen Eko, Habiburokhman berpendapat keluarga Akidi Tio juga tidak disalahkan.

Kerugian

Sebab tidak ada pihak yang dirugikan dalam polemik ini.

“Kalau pada akhirnya uang itu tidak ada, memang tetap sulit untuk menjerat keluarga Akidi Tio hanya karena pernyataan akan memberi donasi karena tidak ada kerugian bagi siapa pun,” ucap anggota Komisi III DPR itu.

Politisi PKS juga turut membela Irjen Eko. Hanya saja, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Achmad Dimyati Natakusumah menilai justru pihak Akidi Tio yang harus bertanggung jawab.

“Kalau pihak yang menerima, terus menyambut gembira, ya nggak salah dong, itu kan niat, tujuannya, membantu, terus disampaikan oleh Kapolda Eko Indra Heri. Menurut saya, nggak salah. Seperti saya, misalnya tiba-tiba ada orang yang mau ngasih Rp2 triliun, saya senang dong untuk membantu masyarakat. Misal di dapil saya, ya nggak ada salah dong. Yang salah itu yang menipu,” jelas Dimyati.

Belajar

Meski begitu, Dimyati meminta Irjen Eko belajar dari persoalan ini.

Seharusnya, Irjen Eko mengecek terlebih dahulu keberadaan uang tersebut sebelum mengumumkan kepada publik.

“Cuma Kapolda kurang teliti saja sebelumnya. Harusnya dicek dululah, mungkin terlalu inilah, terlalu happy ada orang yang mau bantu. Tapi ini pelajaran buat semua pihak, jangan sampai kalau barang belum ada sudah terekspos. Diam-diam saja dulu kalau belum ada barangnya. Sama kayak banyak kejadian-kejadian yang ada. Ini cedera janji saja,” papar Dimyati.

 

Berita Terkait

Berita Terkini

Bharada Korban KKB Dimakamkan di Aceh

Bhayangkara Dua (Bharada) Muhammad Kurniadi gugur dalam baku tembak dengan KKB di Kiwirok.

Duh, 150 Hakim di Jatim Diadukan karena Melanggar Kode Etik

Sedikitnya 150 hakim di Jawa Timur diadukan ke Komisi Yudisial karena melanggar kode etik.

Epidemiolog Kaget Kasus Corona RI Bisa Turun Cepat

Pandu sendiri mengaku kaget dengan angka penyebaran Covid-19 di Indonesia bisa turun dengan cepat.

Buronan 12 Tahun Terdeteksi Gara-Gara Menggugat Cerai Istri

Sang buronan terdeteksi setelah namanya muncul di Pengadilan Agama Subang, Jawa Barat sebagai penggugat cerai istrinya.

Kapolda Jateng Janji Beri Pekerjaan Pensiunan Polisi Silver Semarang

Janji itu dilontarkan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol. Ahmad Luthfi setelah video pensiunan polisi silver itu marak di media sosial.

Eksploitasi Anak, Dulu Bocah Silver kini Bayi Silver

Kasus eksploitasi anak dengan dijadikan objek mengamen tidak hanya terjadi saat ini.

Ijazah Jaksa Agung Simpang Siur, Yang Benar Lulusan Mana?

Versi terbaru Kapuspenkum Kejagung, Burhanuddin lulus S1 di Universitas 17 Agustus Semarang.

Eks Elite FPI Dirikan Perisai Bangsa, Tonton G30S/PKI

Ormas Perisai Bangsa diinisiasi Habib Umar Al Athos yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi FPI Surabaya.

Keterlaluan! Dicat Silver, Bayi 10 Bulan Diekploitasi untuk Mengamen

Seorang bayi berusia 10 bulan dieksploitasi untuk mengamen dengan dilumuri cat silver.

Survei Indikator: Kepercayaan Tertinggi Publik kepada TNI

Kepercayaan tertinggi responden kepada TNI sedangkan kepercayaan terendah kepada DPR dan partai politik.

Kepuasan Kinerja Jokowi Menurun, Ini Kata Direktur Indikator Politik

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menjelaskan faktor yang menyebabkan tren kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi menurun.

Mahadata Meningkatkan Kualitas Statistik Menuju Satu Data Indonesia

Mahadata memang memiliki potensi yang sangat besar untuk dimanfaatkan sebagai informasi pelengkap statistik resmi.

Video Mengamuk Viral, Ini Klarifikasi Bupati Solok

Bupati Solok akhirnya buka suara tentang alasannya mengamuk di rapat dengan para wakil rakyat pada Jumat (24/9/2021) tersebut.

Kepuasan Publik Atas Kinerja Jokowi Menurun, Ini Angkanya

Tren penurunan kepuasan publik atas kinerja Jokowi terjadi sejak pertengahan 2019.

Ini Pandangan Pemimpin Uni Soviet Khruschev Soal Sepak Terjang PKI

Pemimpin Uni Soviet, Nikita Khruschev, menilai aksi militer oleh PKI dengan G30S/PKI adalah kecerobohan karena tidak memahami situasi politik aktual di Indonesia. Media-media Uni Soviet menyebut PKI beraksi atas arahan pemimpin China, Mao Zedong.

Dua Lembaga Umumkan Kandidat Karya Sastra Terbaik 2021

Karya-karya sastra yang dipapresisasi adalah karya sastra yang bermanfaat dan berpengaruh positif dalam pembangunan karakter bangsa.