Kapolda Sebut Jatim Tidak Bisa Lepas dari Kasus Terorisme
Kapolda Jatim, Irjen Pol Anton Setiadji, beserta pejabat lainnya berbincang dengan ratusan anggota Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan perangkat desa se-eks Karesidenan Madiun di Pondok Gontor, Selasa (27/12/2016). (Abdul Jalil/JIBI/Madiunpos.com)

Anggota TNI, Polri, dan pemerintah daerah diminta lebih waspada terhadap kasus terorisme jelang akhir tahun.

Solopos.com, PONOROGO — Menjelang akhir tahun 2016, seluruh elemen tiga pilar yaitu pemerintah daerah (pemda), Polri, dan TNI di Jawa Timur diminta meningkatkan kewaspadaan.

Hal ini karena Jawa Timur tidak akan pernah terlepas dari kasus terorisme di Tanah Air. Hal itu dikatakan Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol. Anton Setiadji, saat menghadiri silaturahmi dan pertemuan tiga pilar plus se eks-Karesidenan Madiun di Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Selasa (27/12/2016).

Dia melanjutkan peristiwa terorisme beberapa waktu lalu di Samarinda, ternyata pelakunya ada kaitannya dengan warga Plaosan, Magetan. Kemudian peristiwa terorisme di Bekasi beberapa waktu lalu juga melibatkan warga Ngawi.

“Jatim tidak pernah akan lepas dari kasus terorisme,” ujar Anton.

Anto menuturkan masalah radikalisme dan terorisme ini merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, terutama tiga elemen yaitu pemerintah daerah, Polri, dan TNI. Potensinya harus dideteksi sedini mungkin supaya bisa dicegah.

“Ketiga elemen ini harus saling bersinergi secara kompak. Tetapi, kompaknya dalam hal positif,” ujar Kapolda yang akan pensiun pada Januari 2017 itu.

Mengenai potensi terorisme, ujar dia, seluruh wilayah di Jawa Timur sebenarnya berpotensi menjadi daerah rawan terorisme. Dia mengklaim pergerakan teroris di wilayah Jawa Timur sudah terawasi.

Anton juga menyebut saat ini Jawa Timur merupakan provinsi dengan penyelesaian kasus intoleransi nomor satu di Indonesia. Ini membuktikan Jatim selama ini menjadi daerah yang kondusif dan sebagai daerah toleran.

“Adanya terduga teroris yang ditangkap di wilayah Jawa Timur itu tidak ada hubungannya dengan banyaknya pondok pesantren di sini,” tegas dia.

Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni, mengatakan era digital penuh dengan berbagai informasi yang bisa diakses siapa saja, padahal informasi yang beredar belum tentu benar. Era digital sudah masuk ke seluruh sendi kehidupan masyarakat.

“Di era seperti sekarang, tentu peranan tiga pilar yaitu Polri, TNI, dan pemerintah sangat penting untuk mencegah terjadinya konflik dan perpecahan,” ujar Ipong.



Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya






Kolom