Kapal China Curi Ikan, Edhy Prabowo Temui Nelayan di Natuna
Susi Pudjiastuti dan Edhy Prabowo saat serah terima jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Rabu (23/10/2019).(Antara-Aditya Pradana Putra)

Solopos.com, JAKARTA -- Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bertolak ke Kabupaten Natuna, Selasa (7/1/2020). Didampingi Dirjen Perikanan Tangkap Zulficar Mochtar dan Dirjen Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto, dia mengunjungi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna di Selat Lampa, Kepulauan Riau.

"Kunjungan ini menindaklanjuti salah satu perintah Presiden Jokowi kepada Menteri KKP untuk memperbaiki komunikasi dengan nelayan," kata Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri KKP Agung Tri Prasetyo dalam keterangannya, Selasa (7/1/2020).

Rencananya, Edhy bermalam di Natuna. Dalam kunjungan ini dia dikabarkan akan memanfaatkan waktu untuk menjalin komunikasi dengan pemerintah setempat, pembudidaya ikan, dan para nelayan.

Sementara itu, Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Moh Abdi Suhufan berharap KKP dan kementerian terkait membuat regulasi agar penangkapan ikan bisa dilanjutkan dengan proses pengolahan di Natuna sehingga industri perikanan bisa berkembang di sana.

Selama ini, kata Abdi, ikan hasil tangkapan tidak didaratkan di Natuna, tapi dibawa ke Pulau Jawa dan Tanjung Balai Karimun. "Sehingga perdagangan dan kegiatan ekonomi tidak berputar di Natuna," ujarnya kepada Bisnis/JIBI.

Adapun Laut Natuna dan sekitarnya masuk ke dalam WPP 711 dengan estimasi potensi ikan lestari sebanyak 767.000 ton. Jumlah kapal ukuran di atas 30 gross tonnage (GT) saat ini berjumlah 811 unit. Belum lagi ditambah dengan izin yang dikeluarkan oleh daerah untuk kapal ukuran di bawah 30 GT.

"Jadi, sebenarnya dari segi jumlah kapal sudah cukup banyak," sebutnya.

Oleh karena itu, dia menilai pemerintah harus menganalisis rencana penambahan armada kapal ikan di Natuna. Pasalnya, masalah utama bukan bukan soal ketersediaan kapal, tapi bisnis proses perikanan yang belum berjalan.

"Apalagi jika kapal-kapal yang mau dialihkan ke sana adalah kapal yang bermasalah dari segi perizinan dan alat tangkap yang digunakan," imbuhnya.

Menurutnya, kedaulatan di wilayah Natuna menjadi penting, sebab tanpa kedaulatan penuh, upaya membangun kesejahteraan masyarakat menjadi sia-sia.

Sumber: Bisnis/JIBI


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya



Kolom

Langganan Konten

Pasang Baliho