Kantor BPN Klaten Kebakaran, Pengadaan Lahan Tol Solo-Jogja Jalan Terus

 Solopos.com, KLATEN – Pengadaan lahan untuk pembangunan jalan tol Solo-Jogja di Klaten dipastikan jalan terus. Arsip terkait pengadaan lahan untuk pembangunan proyek strategis nasional itu dipastikan tak terdampak kebakaran di kantor BPN Klaten pada Sabtu (22/5/2021) malam.

Kepala BPN Klaten, Agung Taufik Hidayat, menjelaskan proses pengadaan lahan terus bergulir. Dalam pekan ini, Agung mengatakan ada musyawarah ganti kerugian di Desa Kadirejo dan Jungkare, Kecamatan Karanganom.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Kemudian ada penyerahan uang ganti kerugian di Desa Keprabon. Jadi terkait pengadaan [tanah untuk jalan tol] tidak ada masalah, tetap berjalan. Berkas-berkasnya, data warganya semua kami amankan,” kata Agung saat ditemui di kantor BPN Klaten, Minggu (23/5/2021).

Baca Juga: 10 Saksi Diperiksa Soal Kebakaran di Kantor BPN Klaten

Kasi Pengadaan Tanah BPN Klaten, Sulistiyono, mengatakan pengadaan lahan untuk jalan tol Solo-Jogja bergulir sesuai rencana. “Bahkan Klaten malah tercepat. Dalam arti karena penlok keluar pada September 2020, pada Desember sudah mulai ada pencairan. Dari pimpinan pusat, dari pak menteri memberikan apresiasi ke Klaten,” kata Sulis.

Sulis menjelaskan proses musyawarah ganti kerugian terus bergulir dan kini sudah menjangkau kepada warga pemilik lahan tedampak proyek tol di delapan desa dengan total lahan terdampak yang pemiliknya sudah mengikuti proses musyawarah sebanyak 800an bidang.

“Besok Jumat kami rencanakan ada musyawarah di dua desa tetapi dijadikan di satu lokasi yakni Desa Jungkare ada 17 bidang dan Desa Kadirejo ada 33 bidang yang belum proses musyawarah. Jadi total ada 50 bidang. Paling banyak lahan pertanian,” kata Sulis.

Sulis kembali menjelaskan musyawarah yang dilakukan pada proses musyawarah ganti kerugian yakni bentuk ganti kerugian yang diberikan bukan nilai ganti kerugian.

“Yang dimusyawarahkan adalam bentuk ganti kerugiannya. Itu bentuknya minta apa, misalkan uang, saham, atau tanah pengganti. Itu sesuai dalam UU No 2/2012 yang dimusyawarahkan bentuknya bukan nilainya. Nilai sudah ditetapkan oleh KJPP [kantor jasa penilai publik] sesuai harga umum dan harga pasaran masih ditambah harga lain seperti harga tunggu maksudnya waktu menunggu sampai pencairan, uang pajak cari tanah pengganti sudah ditanggung oleh yang memerlukan tanah,” jelas dia.

Baca Juga: Belasan GTT dan PTT Blora Adukan Nasib ke Anggota DPR

Setelah proses musyawarah ganti kerugian, tahapan selanjutnya yakni pencairan uang ganti kerugian. Di Klaten, proses pencairan ganti kerugian sudah dilakukan kepada 400an pemilik bidang lahan yang tersebar di enam desa di antaranya di Desa Sidoharjo, Polan, dan Kauman di Kecamatan Polanharjo serta Desa Mendak dan Sidomulyo, Kecamatan Delanggu.

“Pekan depannya ada pencairan ganti kerugian kepada pemilik 71 bidang lahan di Desa Keprabon [Kecamatan Polanharjo]. Ganti kerugian dibayarkan langsung kepada pihak terdampak melalui bank dan tidak ada sepersen pun yang yang dipotong. Jadi ditransfer utuh,” kata Sulis.

Jumlah lahan terdampak proyek tol Solo-Jogja di Klaten sekitar 4.071 bidang atau seluas 3.728.114 meter persegi. Lahan itu tersebar di 50 desa di 11 kecamatan.