SOLOPOS.COM - BambangTetuko (Istimewa)

Solopos.com, WONOGIRI — Minimnya kampanye pemilihan kepala daerah atau pilkada di Wonogiri dinilai dapat membuat masyarakat tak mendapatkan informasi memadai tentang program unggulan atau visi misi pasangan calon.

Sehingga, masyarakat berpotensi enggan menggunakan hak pilih atau apatis lantaran merasa tak tahu banyak soal sosok maupun program pasangan calon atau paslon dalam Pilkada Wonogiri.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Pendapat itu disampaikan pemerhati politik di Wonogiri, Bambang Tetuko, Jumat (6/11/2020), menyikapi masih minimnya kampanye selama lebih dari 40 hari masa kampanye ini.

353 Petugas Pengawas Pemilu Sragen Rapid Test, 10 Orang Reaktif

Menurut mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Wonogiri itu masih ada ruang yang bisa digunakan untuk menggeber citra diri paslon, meski tahapan kampanye berada di tengah pandemi Covid-19. Ruang itu seperti memanfaatkan mesin partai hingga tingkat bawah.

Partai yang memiliki kepengurusan hingga tingkat dusun atau bahkan rukun tetangga atau RT akan lebih mudah menjangkau masyarakat.

Partai Memiliki Strategi Khusus

Namun, bukan berarti partai yang belum memiliki perangkat hingga tingkat terbawah dapat dipandang sebelah mata. Bisa saja partai bersangkutan memiliki strategi khusus yang dapat menjangkau hingga tingkat bawah.

Masing-masing kubu paslon nomor urut satu, Hartanto-Joko Purnono atau Harjo sebagai penantang dan paslon nomor urut dua, Joko Sutopo-Setyo Sukarno atau Josss sebagai petahana sudah menggunakan ruang itu.

Demi Piala Dunia, Pemerintah Kucurkan Rp78,8 Miliar untuk Renovasi Manahan dan 4 Lapangan Lain

Namun, dia melihat penggunaan ruang tersebut belum optimal. Kedua kubu berkampanye dengan metode pendekatan personal yang sebenarnya efektif.

Namun, ruang lingkup sasaran kampanye tersebut masih sangat terbatas, sehingga banyak masyarakat yang belum tersentuh kampanye.

“Dengan demikian masyarakat yang belum tersentuh kampanye mengetahui program paslon hanya dari hal yang sudah pernah dilakukan. Pada sisi lain, sosok yang sudah melakukan sesuatu dan yang lebih dikenal adalah petahana,” kata lelaki yang pernah tiga periode menjadi komisioner KPU Wonogiri itu saat dihubungi.

Tak memadainya informasi tentang program paslon yang diperoleh masyarakat dapat menggerus partisipasi pemilih. Bisa saja masyarakat menjadi apatis lantaran tak mengetahui program paslon.

Merapi Siaga, Warga Kemalang Klaten Siapkan Tas dan Arahkan Kendaraan ke Jalur Evakuasi

Bambang mengingatkan partai politik dan paslon mempunyai tanggung jawab untuk memberi pendidikan politik kepada masyarakat. Peran itu mestinya dijalankan untuk mendongkrak partisipasi pemilih.

“Tanggung jawab memberi pendidikan politik jangan hanya dibebankan kepada KPU. Kalau hanya KPU yang bergerak memberi sosialisasi dan sebagainya, partisipasi pemilih tak bisa optimal,” imbuh Bambang.

Becermin dari data kampanye yang dicatat Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Wonogiri, jumlah kampanye petahana lebih banyak dari pada penantang.

Menyentuh Masyarakat Lebih Luas

Idealnya, Harjo sebagai penantang harusnya lebih gencar menggelar kampanye agar bisa menyentuh masyarakat yang cakupannya lebih luas.

Bambang berharap kedua paslon memanfaatkan tahapan kampanye yang tinggal sebulan lagi.

Dimulai Akhir 2020, Begini Tahapan Vaksinasi Covid-19

Bawaslu mencatat sejak tahapan kampanye bergulir 26 September lalu paslon Harjo menggelar 10 kampanye pertemuan terbatas, sedangkan Josss menggelar 14 kampanye dengan bentuk yang sama.

Setelah itu hingga pekan pertama November ini belum ada lagi kampanye. Ihwal kampanye di media sosial, Harjo baru mengunggah empat konten kampanye, sedangkan Josss mengunggah 26 konten kampanye.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya