Solopos.com, SOLO — Pilpres 2014 kembali dipanaskan dengan tersebarnya rekaman pernyataan Munir tentang capres Prabowo, yang sejatinya sudah berusia lebih dari satu dekade. Rekaman ini muncul di beberapa grup dan fanpage Facebook pendukung pasangan Jokowi-JK.
Bagi poros Prabowo Subianto isu hak asasi manusia (HAM) selalu jadi momok yang menakutkan. Meski telah mengeluarkan banyak bantahan, tetap saja, serangkaian serangan masih datang bertubi-tubi.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Munir Said Thalib adalah tokoh sentral penegakan HAM di Tanah Air. Sosoknya barangkali tinggal kenangan, tapi berbagai pernyataanya masih diperhitungkan. Rekaman pernyataan Munir ini adalah salah satunya.
Rekaman yang mencuplik tayangan dialog Liputan6 ini menghadirkan seorang presenter, Munir, dan Fadli Zon (kini menjadi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra). Video yang telah diberi subtitle berbahasa Indonesia ini secara khusus menyoroti pernyataan Munir konflik 1998 dan rumor penculikan aktivis.
“Ini persoalannya begini, orang enggak tau sebenarnya, Pak Prabowo itu benar nyulik atau tidak, investigasi mengarah ke situ, tapi dia [prabowo] sendiri kan enggak pernah ngomong,” kata Munir.
Munir mengatakan setuju dengan pernyataan Fadli Zon yang menyebut akan menggugat proses pemberhentian Prabowo Subianto dari jabatan Panglima Kostrad ABRI pada 1998. Aktivis yang meninggal saat perjalanan udara dari Jakarta menuju Amsterdam ini mengatakan perlu ada konsistensi hukum untuk menjelaskan persoalan ini.
“Kalau misalnya Prabowo tidak terbukti, itu lebih baik di pengadilan, kenapa sih tidak ditarik jadi saksi. Kalau dia tidak terbukti, kenapa tidak dibawa ke pengadilan saja,” ungkap Munir di awal pernyataannya.
Munir juga menyoroti lemahnya penegakan hukum atas kasus ini. Dia menyebut ada ruang yang tidak tersentuh dan akhirnya justru jadi tanda tanya besar hingga kini.
Di jejaring sosial Facebook, sebaran video ini beberapa kali dikomentari sinis. Selain dianggap provokatif, sejumlah pihak menganggap pernyataan Munir sebenarnya untuk memperjelas posisi Prabowo dalam tragedi 1998, bukan untuk mempersalahkannya.
“Ini cerita lama dan sudah clear,” ungkap akun Facebook bernama Roman Wiryawan, Selasa (20/5/2014).
Meski begitu, pernyataan Munir ini barangkali ada benarnya. Hingga kini proses penegakan hukum pada kasus ini tak jelas rimbanya. Diberitakan sebelumnya, mantan Kepala Staf Kostrad, Mayjen (Purn) Kivlan Zen, mengaku mengetahui nasib dari 13 aktivis yang sampai saat ini tak diketahui keberadaannya. Hal itu diungkapkan dalam sebuah debat di TV One, Senin (28/4/2014) malam lalu.
Saat Kivlan Zen menjabat sebagai Kepala Staf Kostrad pada 1998, jabatan Pangkostrad dijabat Letjen Prabowo Subianto. Kivlan juga mengaku mau bersaksi jika ada panitia yang dibentuk untuk kembali menyelidiki kasus hilangnya 13 aktivis itu.
Prabowo sempat memberikan keterangan tentang tragedi 1998. Diberitakan Solopos.com, 2013 silam, Prabowo menyebut kontribusinya dalam penculikan aktivis dalam kerusuhan Mei 1998 silam hanya sebatas menjalankan tugas.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
