Boyolali (Solopos.com)--Kalangan DPRD Boyolali mengusulkan berbagai cara untuk mengurangi beban yang harus ditanggung oleh APBD. Salah satunya untuk memperbaiki struktur APBD yang terbebani dengan belanja pegawai, dewan pun mengusulkan untuk melakukan moratorium PNS. Hal ini dilakukan setidaknya untuk jangka waktu 10 tahun.
Selain itu, PNS yang dianggap kurang produktif juga diusulkan untuk pensiunkan dini. “APBD perlu dibenahi, salah satunya dengan menghentikan penerimaan PNS atau moratorium setidaknya selama 10 tahun,” ungkap anggota FPAN DPRD Boyolali, Mulyanto akhir pekan lalu.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Menurutnya, APBD selalu digerogoti untuk belanja pegawai. Selain menyetop penerimaan PNS dan pensiun dini bagi PNS yang kurang produktif, perlu adanya perampingan SOTK (Struktur Organisasi Tata Kerja). Politisi PAN ini mengatakan regrouping sekolah dasar negeri per desa dengan satu kepala sekolah sementara itu, SMP/SMA/SMK negeri per kecamatan juga dengan satu kepala sekolah.
Diharapkan, dengan cara-cara tersebut ada penghematan perjalanan dinas maupun tunjangan PNS. Selain itu, juga dapat memberdayakan dan memanfaatkan asset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Sementara itu, Wakil Bupati Agus Purmanto dalam jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi di DPRD Boyolali menyatakan usulan yang diajukan dewan akan menjadi bahan evaluasi. Namun, semua langkah-langkah yang disodorkan tidak serta merta dapat dilakukan.
(rid)
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
