Kalah Rebutan dari Vietnam, Jokowi Ingin Indonesia Punya Menteri Investasi

Solopos.com, TANGERANG — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertimbangkan supaya pemerintah memiliki Menteri Ekspor dan Menteri Investasi karena Indonesia dinilai kalah bersaing dengan negara lain dalam hal ekspor dan investasi.

Pernyataan itu disampaikannya dalam acara peresmian pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2019 di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang, Selasa (12/3/2019).

Promosi Jaga Keandalan Transaksi Nasabah, BRI Raih ISO 2230:2019 BCMS

Dalam acara itu, Jokowi semula bercerita tentang situasi global. Menurutnya, situasi perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China dapat dimanfaatkan oleh Indonesia. Hal itu dipandang menyebabkan investor industri mebel ingin keluar dari China dan kemudian berinvestasi di negara lain.

Alih-alih ke Indonesia, Jokowi mengatakan investor industri mebel justru memindahkan investasinya ke negara Asia Tenggara lainnya yaitu Vietnam. Padahal, Indonesia memiliki bahan mentah berupa kayu, bambu, rotan, dan sebagainya.

Dia lantas mempertanyakan apa yang salah dengan Indonesia di bidang investasi ini. Di sisi ekspor, Jokowi yang pernah menjadi eksportir mebel itu juga memaparkan data ekspor mebel ke AS, di mana porsinya disebut baru mencapai 3% sedangkan Vietnam mencapai 16%.

“Kita kalah rebutan, kalah merebut investasi, kalah merebut pasar. Saya rasa ini tanggung jawab kita semuanya,” ucapnya.

Dengan situasi seperti itu, Jokowi mengungkapkan dirinya pernah menyampaikan dalam Sidang Kabinet di Kantor Presiden, Jakarta, pada pekan lalu mengenai apakah Indonesia membutuhkan menteri ekspor dan menteri investasi untuk membenahi masalah ini.

“Wong penyakit kita ada di situ. Negara lain saya lihat juga sama. Di EU [European Union/Uni Eropa], ada menteri investasi, ada menteri khusus ekspor, negara lain saya lihat juga sama. Mungkin dari sisi kelembagaan memang kita harus memiliki menteri investasi dan menteri ekspor,” paparnya.

Presiden juga mengaku geregetan karena pemerintah Indonesia dipandang mengerti kesalahan, mengerti kekurangan, dan mengerti jalan keluar, tapi tidak bisa menuntaskan masalah di bidang ekspor dan investasi.