Seorang warga memasukkan surat suara ke dalam kotak suara di Pilkades Wonolopo, Karanganyar, Rabu (20/2/2019). (Solopos/Wahyu Prakoso)

Solopos.com, KARANGANYAR -- Calon kepala desa (cakades) petahana dalam Pilkades Jatimulyo, Kecamatan Jatipuro, Karanganyar, Mulyanto, menyampaikan surat keberatan atas hasil pilkades serentak pada Rabu (20/2/2019).

Dia meminta Bupati Karanganyar, Juliyatmono, tidak melantik cakades terpilih hasil pilkades tersebut. Dalam Pilkades Jatimulyo, Mulyanto kalah dengan selisih hanya satu suara.

Perolehan suara Mulyanto 754 suara sedangkan lawannya yang memenangi pilkades tersebut meraih 755 suara. Mulyanto membuat surat keberatan yang ditembuskan kepada Camat Jatipuro. Dia menyampaikan keberatan karena sejumlah hal.

"Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak netral, panitia masih merangkap tim sukses, masih ada masyarakat yang tidak bisa menggunakan hak pilih, dan ada masyarakat yang sudah pindah tetapi masih menggunakan hak pilih. Saya merasa dirugikan," kata Mulyanto saat berbincang dengan wartawan di Rumah Makan Mbak Dwi Karanganyar, Senin (25/2/2019).

Dia menuding panitia pilkades dan panitia pendaftar pemilih (pantarlih) teledor. Dia menceritakan suasana pilkades sempat kisruh. Panitia menolak sejumlah warga yang hendak memberikan hak pilih tetapi tidak membawa undangan dan hanya menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP).

"Ada warga enggak bisa memilih. Tugas pantarlih ngapain. Perantau belum pulang sudah terdata. Warga yang di sini malah enggak terdata. Saat penghitungan terlalu cepat dan tidak teliti. Ada salah memasukkan lidi suara harusnya ke saya ditulis ke nomor 01. Lalu panitia bilang 'ngko dinggo celengan'. Habis itu lupa. Teknis penghitungan kacau," cerita dia.

Mulyanto menggandeng kuasa hukum dari Kantor Konsultan Hukum M. Badrus Zaman (MBZ) Keadilan untuk membantu menyelesaikan persoalan tersebut. Badrus menyatakan akan menempuh segala upaya hukum terkait kasus itu.

Dia juga memohon Bupati Karanganyar, Juliyatmono, tidak melantik cakades yang menang di Desa Jatimulyo sampai persoalan itu rampung. Badrus menunjukkan sejumlah dokumen yang digunakan sebagai bukti pendukung tuduhan tersebut.

Satu bendel berisi fotokopi KTP dua orang yang diduga menggunakan hak pilih. Domisili sesuai KTP adalah warga Desa Kebak, Kecamatan Jumantono, dan warga Desa 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

Satu bendel lain berisi fotokopi lima warga setempat yang tidak bisa memberikan hak pilih. "Klien kami menilai ada beberapa kecurangan yang dilakukan panitia pilkades. Kami akan menyiapkan laporan untuk melaporkan panitia pilkades ke polisi. Itu bukti yang sudah kami temukan. Lima orang warga setempat tidak bisa memilih karena tidak masuk daftar pemilih tetap [DPT]," jelas dia.

Sementara itu, Ketua Panitia Pilkades Jatimulyo, Slamet, tidak bisa dihubungi. Nomor handphonenya tidak aktif. Camat Jatiputo, Eko Budi Hartoyo, menyampaikan sudah mengklarifikasi laporan tersebut kepada panitia pilkades.

Dia memanggil ketua dan wakil ketua panitia pilkades ke kantornya, Senin (25/2/2019) siang. Hasil klarifikasi, panitia pilkades menyatakan tidak melakukan kecurangan.

"Sudah saya klarifikasi kemarin dengan panitia bahwa tidak ada kecurangan dan panitia sudah bekerja sesuai yang diamanatkan Perda No. 19/2015 maupun Perbub No. 66/2018, dan Perbup No. 70/2018 tentang Kepala Desa serta jawaban dari panitia katanya hari ini akan disampaikan kepada penggugat," kata Camat saat dihubungi Solopos.com melalui aplikasi Whatsapp, Selasa (26/2/2019).

Eko juga berkomentar tentang warga setempat tidak bisa memberikan hak pilih sedangkan warga dari luar Jatimulyo bisa menggunakan hak pilih. Menurutnya, semua warga yang menggunakan hak pilih telah terdaftar pada DPT.

Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Desa dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar, Timotius Suryadi, menuturkan belum menerima laporan dari Jatimulyo. "Laporan tertulis belum sampai ke saya. Laporan lisan juga belum. Besok saja ya. Nanti kami pelajari dulu kalau sudah kami terima laporannya. Enggak pegang aturan ndak salah nanti," ujar Timo, sapaan akrabnya, saat dihubungi Solopos.com melalui Whatsapp. Timo sedang berada di Jakarta.

Bupati Karanganyar, Juliyatmono, mengutip Perda No. 19/2015 tentang Kepala Desa Pasal 40 membahas mekanisme pengaduan. Laporan disampaikan sesuai tahapan pilkades, yakni perselisihan administrasi dilaporkan kepada panitia pilkades tembusan kepada Bupati Karanganyar melalui camat.

Perselisihan menyangkut dugaan tindak pidana dilaporkan kepada polisi. Penyampaian laporan paling lambat tujuh hari sejak berakhirnya tahapan pelaksanaan pilkades.

"Ketentuannya tujuh hari laporan. Kami pelajari, kaji secara cermat dan teliti apa yang dilaporkan, domainnya di mana. Akan kami tindaklanjuti semua. Namanya laporan harus ditindaklanjuti. Mana-mana hal yang menyimpang mesti diberi sanksi. Kalau mengundur pelantikan itu tidak ada mekanisme. Kalau protes hasil pilkades setelah pelantikan harus menempuh prosedur ke PTUN," tutur Bupati saat ditemui wartawan seusai kegiatan di Kantor Disdagnakerkop dan UKM, Selasa.

Suharsih
Editor:
Suharsih

Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten