Lukmono Suryo Nagoro/Dokumen Solopos

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Kamis (22/8/2019). Esai ini karya Lukmono Suryo Nagoro, editor buku yang tinggal di Kota Solo, Jawa Tengah. Alamat e-mail penulis adalah lukmono.sn@gmail.com.

Solopos.com, SOLO -- Tahun 2019 adalah batu ujian bagi keberlanjutan demokrasi kita. Rakyat Indonesia telah melewati riuh rendah pesta demokrasi dengan aman dan damai. Apakah setelah kita melewati batu ujian demokrasi ini Indonesia berubah menjadi demokrasi yang benar-benar bebas?

Sejak 2013, menurut Freedom House, posisi Indonesia sudah masuk dalam kategori setengah bebas. Indonesia pernah menjadi negara yang benar-benar bebas selama kurun waktu 2005-2012. Pada kurun waktu itu Indonesia menjadi negara sangat bebas pertama di kawasan Asia Tenggara.

Freedom House menetapkan negara yang berada dalam indeks 1-2,5 berarti free, antara 3-5 berarti partly free, dan antara 5,5-7 berarti not free.        Pada 2019, laporan Freedom House menjadi pil pahit bagi ulang tahun ke-74 kemerdekaan Indonesia dan kesuksesan penyelenggaraan pemilihan umum.

Freedom House melaporkan indeks kebebasan di Indonesia stagnan. Di kawasan Asia Tenggara, status setengah bebas hanya diberikan kepada Indonesia dan Filipina. Indeks kebebasan sebuah negara menurut Freedom House diukur melalui political rights dan civil liberties (kebebasan sipil).

Ukuran kebebasan dalam political rights adalah sejauh mana hak-hak dan perlindungan atas hak-hak setiap warga untuk berpolitik, terutama dalam ikut bersaing memperebutkan jabatan-jabatan publik strategis. Ukuran kebebasan dalam civil liberties adalah tidak ada hambatan bagi setiap orang untuk mengejar atau mencapai cita-cita atau keinginan dan negara menjamin setiap warga mengejar atau mencapai cita-citanya itu.

Laporan kebebasan Freedom House pada  2019 menyebut 86 negara berstatus free, 59 negara berstatus partly free, dan 50 negara berstatus not free. Jumlah negara yang berstatus free menurun. Pada 2018, negara berstatus free berjumlah 88, negara berstatus partly free berjumlah 58, dan negara berstatus not free berjumlah 49.

Kemunduran dan Krisis

Perubahan ini menunjukkan, meskipun belum bisa disimpulkan, demokrasi di dunia mengalami kemunduran dan krisis. Mengapa penurunan kualitas demokrasi juga berkaitan dengan kebebasan sebagaimana diperlihatkan dalam laporan Freedom House? Faktor alami yang membedakan antara rezim demokrasi dan rezim nondemokrasi, seperti totalitarianisme, otoritarianisme, atau sultanisme atau kerajaan, adalah kebebasan dalam proses politik.

Rezim demokrasi sangat berkaitan dengan kebebasan dalam proses politik, bukan kesejahteraan ekonomi, bukan pemerataan, bukan keamanan, dan sebagainya. Demokrasi bisa menciptakan kesejahteraan, pemerataan, dan keamanan.

Negara yang menganut rezim otoritarianisme juga bisa menciptakan kesejahteraan ekonomi dan memberikan keamanan kepada warga negara melebihi apa yang bisa diberikan oleh negara rezim demokrasi, namun mereka tidak bisa disebut negara demokrasi karena tidak memberikan kebebasan kepada rakyat.

Tiongkok, Malaysia, dan Singapura dengan kesejahteraan ekonomi yang baik tidak pernah masuk negara dalam kategori berkebebasan penuh sebagaimana pernah dialami Indonesia (2005-2012). Indonesia yang bisa disebut negara miskin ternyata lebih beradab karena memberikan kebebasan kepada warga negaranya.

Indonesia masuk dalam kategori partly free karena masih ada banyak hambatan bagi warga negara untuk mengejar cita-cita. Sejak 2005-2018, indeks kebebasan untuk political rights terus bertengger di angka 2, sedangkan indeks kebebasan untuk civil liberties sejak 2013 berada di angka 4, padahal pada 2005-2012 berada di angka 3.

Berdasarkan nilai rata-rata political rights dan civil liberties, Freedom House memberi Indonesia nilai 3 alias partly free. Untuk mencapai angka 1, dalam political rights Indonesia harus mampu memberikan jaminan atas hak-hak dan kesempatan politik yang setara bagi seluruh warga negara.

Kasus paling mudah dicermati adalah kasus Basuki Tjahaja Purnama pada waktu bertarung dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta pada 2017. Sejumlah lembaga survei pada waktu itu melakukan survei untuk mengetahui resistensi warga negara terhadap pemimpin mereka.

Apakah warga menerima/menolak jika dipimpin oleh pemimpin yang berbeda agama? Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menjelaskan 60% responden menolak dipimpin oleh pemimpin yang berbeda agama dan 30% responden menerima dipimpin oleh pemimpin yang berbeda agama.

Terkurangi dan Terancam

Ini juga bisa berlaku apabila orang dengan orientasi seksual lesbian, gay, biseksual, transgender, dan ateis ingin terjun dalam kontestasi politik. Bisa dipastikan ketika mencalonkan diri pasti mendapat penolakan sangat dahsyat. Hal lain yang patut dicermati dalam political rights adalah tidak ada kesetaraan kepada kelompok tertentu.

Perubahan indeks civil liberties dari 3 menjadi 4 lebih mudah diamati. Indonesia masih belum memberikan kebebasan beragama bagi penganut keyakinan/agama minoritas. Indonesia hanya mengakui enam agama resmi, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Apabila ada warga negara menganut agama lain, misalnya Ahmadiyah, Syiah, atau Yahudi, negara belum mau mengakui.

Contoh lainnya lagi adalah apabila ketika sedang berkumpul di depan umum untuk menyatakan isu-isu sensitif, seperti keadilan bagi korban tragedy 1965, memperingati kerusuhan dan kekerasan yang terjadi pada 1998, atau masalah penegakan hak asasi manusia di Papua, masih belum mendapat perlindungan penuh dari negara dan juga masih sering mendapatkan intimidasi dari kelompok yang berseberangan.

Meskipun masih banyak diskriminasi pada kelompok civil liberties, rakyat Indonesia yang masih percaya terhadap demokrasi atau puas terhadap pelaksanaan demokrasi mencapai 66% (SMRC, Juni 2019). Kemunduran demokrasi ini juga bisa jadi anggapan bahwa Indonesia adalah negara yang berkembang, yang masih banyak penduduk miskin dan kurang berpendidikan.

Terkurangi dan Terancam

Kita bisa melihat ke belakang, apakah pada periode 2005-2012 kehidupan sosial ekonomi kita itu lebih baik atau lebih buruk daripada masa sekarang? Jika dilihat dari pendapatan per kapita, seharusnya kehidupan demokrasi kita makin membaik, bukan makin meredup.

Sebagai penutup, izinkan saya memarafrase puisi Wiji Thukul, kemerdekaan bagi sebagian besar orang Indonesia yang masih berada di bawah garis kemiskinan adalah makan nasi sebagai simbol kesejahteraan.

Kini, kemerdekaan itu semakin terkurangi atau terancam karena kebebasan kita untuk berpendapat, berkeyakinan/beragama, berorganisasi, dan bebas dari diskriminasi semakin menurun indeksnya. Seperti juga nasi yang semakin menurun apabila kita makan dan akan keluar sebagai tai.

Jangan sampai ada warga Indonesia yang beranggapan bahwa kebebasan, kemerdekaan, termasuk di dalamnya demokrasi adalah tai (baca: sesuatu yang sangat sulit ditemukan manfaat dan kegunaannya).


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten