Solopos.com, SOLO – Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Solo menggandeng Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Solo dalam kegiatan pembukaan akun katalog elektronik atau e-katalog bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Mereka harus melampirkan nomor induk berusaha (NIB), nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan kartu tanda penduduk (KTP) yang menjadi syarat administrasi sebagai penyedia e-katalog. Upaya memperkuat sektor UMKM agar masuk e-katalog menjadi salah satu program proritas pengurus Kadin Solo. Pengembangan sektor UMKM menjadi concern utama mengingat potensi besar yang menjanjikan melalui program e-katalog yang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Ini tahap paling awal bagi pelaku UMKM onboarding digital masuk e-katalog pada 2023. Penyedia e-katalog bisa menawarkan produk melalui etalase e-katalog sesuai kebutuhan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat,” kata Pengurus Kadin Solo, Maliyana Nur Wijayanti, Jumat (9/6/2023).
Ada tiga etalase dalam e-katalog yakni nasional, sektoral, dan lokal. Etalase nasional dikelola oleh LKPP, etalase sektoral dikelola oleh kementerian dan etalase lokal dikelola oleh pemerintah daerah.
Founder Solo Preneur itu menyampaikan pengurus Kadin Solo bergerak cepat dengan menggeber kegiatan pelatihan dan workshop peningkatkan kapasitas UMKM secara kontinyu. “Workshop UMKM gelombang I digelar pada Februari. Kami segera menggelar workshop UMKM gelombang II pada pertengahan tahun,” ujar dia.
Pengembangan UMKM dilakukan dengan dengan melibatkan instansi pemerintah, lembaga keuangan dan perbankan serta paguyuban UMKM. Dalam waktu dekat, pengurus Kadin Solo bakal berkolaborasi dengan Bank Indonesia (BI) Solo untuk mendirikan rumah kurasi. Melalui rumah kurasi, tantangan standarisasi produk mampu dilakukan sehingga bisa menembus pasar global.
Sementara itu, Ketua Kadin Solo, Ferry Septha Indrianto, mengatakan pengurus Kadin Solo berupaya meningkatkan daya saing produk agar bisa menembus pasar global melalui kurasi produk. Tren ekosistem diaspora Tanah Air tumbuh cukup pesat sehingga membuka peluang lebar bagi pelaku UMKM masuk dalam rantai pasar global.
Terlebih, potensi belanja pemerintah untuk e-katalog produk dalam negeri masih Rp400 triliun. Hal ini harus dimanfaatkan para pelaku UMKM di Solo untuk mengembangkan lini bisnisnya melalui e-katalog. “Misalnya, pengadaan seragam batik para pegawai negeri sipil (PNS), BUMD atau BUMN yang menjadi peluang bagi pelaku UMKM batik. Tentunya, melalui e-katalog yang memiliki sistem dan mekanisme yang terukur,” ujar dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
