Kadin Bilang 6,4 Juta Karyawan di-PHK, Datanya Melebihi Kemenaker

Solopos.com, JAKARTA -- Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P. Roeslani mengatakan sudah ada 6,4 juta karyawan yang di-PHK atau dirumahkan akibat wabah Covid-19.

Jumlah tersebut melebihi data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang menyebut karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan berkisar 2,9 juta orang pada Mei 2020.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Beberapa asosiasi industri sudah melaporkan data karyawan yang telah di-PHK dan dirumahkan. Antara lain asosiasi tekstil 2,1 juta karyawan, pengusaha angkutan darat yang tergabung di Organda sebanyak 1,4 juta karyawan, serta asosiasi alas kaki dan elektronik masing-masing 250.000 karyawan.

Rekomendasi Saham 26 Juni, Saham Mal dan Tambang Bisa Jadi Pilihan

Rosan menuturkan anggota asosiasi hotel juga telah merumahkan dan ada karyawan di-PHK sebanyak 430.000 orang. Selain itu, sebanyak 20.000 hotel tutup dan sebagian besar berada di Jawa Barat.

Meski demikian, dia mengaku perusahaan lebih memilih untuk merumahkan pekerja dibandingkan melayangkan PHK. Hal itu karena, perusahaan tidak sanggup membayar pesangon karena tidak ada pemasukan akibat pandemi Covid-19.

UTBK SBMPTN 2020 Digelar 2 Gelombang, Ini Tanggalnya

"Angka terus bertambah setiap bulan. Asosiasi penyedia jasa satpam pada April hanya merumahkan 10 persen. Sebulan kemudian datanya naik jadi 60 persen. Perlu diingat, data ini baru sektor formal. Pekerja di sektor informal pasti lebih banyak yang di-PHK atau dirumahkan," jelas dia.

Oleh sebab itu, dia tidak heran ketika hasil survei SMRC mencatat ada 79 persen responden menginginkan kebijakan new normal diberlakukan saat ini. Sisanya atau 14 persen meminta agar pemerintah menunda new normal.

Solopos Hari Ini: SKD Serbu SMA Negeri Solo

Pelonggaran PSBB Memberi Harapan

Meski sulit untuk kembali pada situasi sebelum wabah Covid-19, Rosan menilai pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) memberikan harapan kepada masyarakat.

"Penerapan protokol new normal justru costly [mahal], harus ada masker, hand sanitizer. Di sisi lain, pendapatan pengusaha menurun karena demand masih sangat lemah," ujar dia.

Layanan Aduan 24 Jam Satpol PP Karanganyar Berlanjut

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menyebut pertumbuhan negatif selama dua kuartal berturut-turut bisa dihindari selama aktivitas perekonomian tetap bergerak.

Di tengah wabah yang masih berkembang, menurutnya pengendalian Covid-19 perlu menjadi perhatian utama berbagai pihak. "Pada intinya kalau isu kesehatan tidak diatasi, perekonomian tidak akan ke mana-mana," ujar Hariyadi.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menuturkan karyawan di-PHK dan dirumahkan pada Mei 2020 sekitar 2,9 juta. Jumlah tersebut terdiri atas 1,7 juta orang yang sudah terdata dan 1,2 juta orang yang masih dalam proses validasi data.