Tutup Iklan

Kades di Kulonprogo Dapat Uang Pensiun dari Pemkab

 Ilustrasi (JIBI/dok)

SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/dok)

Harianjogja.com, KULONPROGO-Pemerintah Kabupaten Kulonprogo akan memberikan uang pensiun kepada kepala desa, perangkat desa dan kepala dusun sesuai masa pengabdiannya.

Kepala Bagian Pemerintah Desa Kulon Progo Sugimo di Kulonprogo, Sabtu (11/1), mengatakan besaran uang pensiun untuk kepala Desa Rp5 juta, Kabag Rp3,4 juta, Dukuh Rp3 juta dan staf pemerintah desa Rp2 juta.

“Regulasi itu mengamanatkan bahwa kewenangan untuk memberikan penghargaan kepada mantan kades, perangkat desa dan kadus. Selain itu, diberikan tanah pelungguh sesuai masa jabatannya,” kata Sugimo.

Ia mengatakan kepala desa hingga kepala dusun akan mendapat pendapatan dari tanah desa.

Terkait dengan tanah-tanah desa dibagi dalam tiga bagian yakni tanah kas desa, tanah “pengarem-arem” dan tanah lungguh. “Luasan lahan di desa mempengaruhi besar-kecil tunjangan yang diterima oleh kepala desa hingga kepada dusun,” kata dia.

Anggota Komisi I DPRD Kulon Progo Sumpeno mengatakan saat ini pengelolaan tanah desa yang dikelola oleh pihak ketiga tidak jelas. Akibatnya, kepala desa atau kepala dusun yang mendapat tanah bagian menjadi bingung.

“Saat ini, kades dan kadus medapat upah atau pendapatan berasal dari tanah yang sudah ditentukan. Jika pengelolaan tanah yang tidak jelas, akan menjadi masalah dikemudian hari,” katanya.

Untuk itu, kata Sumpeno, Komisi I DPRD Kulon Progo mendorong supaya pemerintah melakukan inventarisir tanah-tanah desa. Selain itu, dewan juga mendorong pemerintah membuat tata cara dan besaran uang yang harus diberikan oleh pengelola tanah desa.

“Saat ini, tanah desa tidak terinventaris dengan baik. Akibatnya, pendapatan kadus dan kades berserta perangkatnya kurang. Selain itu, pendapatan dengan desa dengan desa lain sangat jauh berbeda. Kami berharap, ada aturan yang jelas terkait ini,” kata dia.

Hal yang sama dikatakan anggota Komisi I DPRD Kulon Progo Sarkowi bahwa pemerintah harus segera melakukan inventaris tanah kas desa.

“Sebaiknya, pemerintah mulai menginventarisir tanah desa. Selain itu, langkah ini untuk persiapan Undang-Undang Desa yang telah ditetapkan oleh DPR RI dan akan berlaku paling lambat 2015,” kata dia.

Berita Terkait

Berita Terkini

Massa Penolak Vaksinasi Merusak Posko dan Vaksin

Aksi penolak vaksinasi di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Ujong Serangga, Kecamatan Susoh, Aceh Barat Daya membuat kerusakan cukup parah.

Auuuuum...Warga Desa Guguk Tak Berani Lagi Berkebun

Auman harimau yang kerap terdengar membuat warga tak berani berkebun.

Tragis! Istri Dibunuh Suami Gara-Gara Sering Pergi Tanpa Pamit

Sering pergi dari rumah tanpa pamit, seorang istri meninggal dunia dianiaya sang suami.

Kapolri Ingin Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK jadi ASN Polri

Kapolri mengaku Jokowi mengabulkan permintaan agar 56 pegawai tak lolos TWK jadi ASN Polri.

Satgas Covid Persilakan Kampus Gelar PTM Terbatas

Pembelajaran tatap muka alias PTM terbatas diharapkan tidak hanya dilakukan oleh sekolah tingkat dasar hingga atas.

Per Oktober 2021, Aplikasi PeduliLindungi Bisa Diakses Melalui GoTo

Masyarakat bisa mengakses fitur aplikasi PeduliLindungi melalui platform digital lain

9 BUMD Sragen Diguyur Modal Rp25 Miliar Tahun Depan

Dari sembilan BUMD di Sragen, ada tiga BUMD berprestasi secara manajemen dengan mendapatkan penghargaan Top BUMD 2021 Bintang 4.

Realisasi Kegiatan di Grobogan Hingga Agustus Belum Capai Target

Realisasi kegiatan baik fisik maupun keuangan di Kabupaten Grobogan hingga Agustus 2021 belum sesuai target.

Duh..Dituding Bikin Sepi Dagangan, Vaksinasi Covid-19 Dibubarkan Massa

Massa marah karena dagangan mereka sepi dan vaksinasi Covid-19 dianggap sebagai penyebabnya.

Aneh! Anak di Madiun Melahirkan, Keluarga Sebut Dihamili Makhluk Halus

Aparat Polres Madiun menyelidiki dugaan kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang disebut melahirkan karena dihamili mahkluk halus.

Desa Sendang Wonogiri Terbaik Nasional, Ini Keunggulannya

Ada tiga hal yang dinilai pada ajang ini, yakni administrasi desa memiliki bobot 20, aktivasi dan akses masyarakat bobot 20, dan inovasi desa terkait pelayanan publik bobot 60.

Kisah Mobil Presiden Jokowi Dorong Mobil Mogok di Wilayah Banjir

Pria ini mengungkap kisah Presiden Joko Widodo pernah dorong mobil mogok saat tengok wilayah banjir.

Jumlah Sambungan Pelanggan Baru PLN di Boyolali Meningkat

Jumlah penyambungan ke pelanggan di Klaten dan Boyolali pada Agustus menyasar sekitar 5.000 pelanggan.

Kejar Herd Immunity, Kapolres Klaten Tinjau Vaksinasi di SMPN 2 Wedi

Peninjauan Kapolres Klaten ke SMPN 2 Wedi guna memastikan vaksinasi di sekolah setempat berlangsung lancar.

Belasan Manusia Silver Dirazia, 3 Jam Operasi Dapat Rp300.000

Kemudahan mendapatkan uang itu menjadikan aktivitas manusia silver itu ada setiap waktu.