Kader PDIP Ribka Tjiptaning Emoh Divaksin, Menkes Budi: Terserah
Budi Gunadi Sadikin Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional dalam diskusi virtual Forum Merdeka Barat 9 bertajuk Optimis Bangkit dari Pandemi di Jakarta, Sabtu (15/8/2020). (Kominfo)

Solopos.com, JAKARTA -- Di tengah upaya vaksinasi COvid-19 digencarkan pemerintah, ada anggota DPR yang justru membuat komentar yang kontraproduktif  upaya tersebut. Ironisnya, anggota DPR itu dari partai pendukung utama pemerintah yakni PDIP. Anggota DPR tersebut bernama Ribka Tjiptaning dari Komisi IX.

Dalam rapat kerja Komisi IX, Selasa (12/1/2021), Ribka menyatakan tidak mau menerima vaksin Covid-19. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin pun menganggapi mengenai hal itu. Ia menyerahkan masalah mau divaksin atau tidak itu kepada yang bersangkutan.

"Adalah tugas kami untuk bisa meyakinkan, mengajak bapak ibu untuk bersama-sama menunaikan fitrahnya kita sebagai manusia untuk do good for the public. Tapi memang itu kembali juga ke Bapak Ibu sekalian," kata Menkes Budi dalam rapat kerja lanjutan bersama Komisi IX DPR, Rabu (13/1/2021).

Sempat Jadi Calon Menkes, Ini Profil Ribka Tjiptaning Anggota DPR yang Tolak Divaksin

Seperti dilansir detik.com, Menkes Budi menjelaskan vaksin Covid-19 yang sudah ada di Indonesia merupakan barang publik (public goods) yang diadakan demi kebaikan masyarakat. Budi Sadikin juga menjelaskan vaksinasi terkait Covid-19 dimaksudkan untuk melindungi semua orang dengan terciptanya herd immunity [kekebalan komunal] di masyarakat.

"Vaksin ini sepemahaman saya, selain dia public goods dari definisinya sebagai barang, dia juga ada public goods definisinya sebagai fungsi, dalam arti ini diberikan publik goods for the good untuk publik," ujarnya.

"Karena memang vaksinasi ini, Bapak Ibu, bukan hanya untuk melindungi diri kita pribadi. Tapi ini juga untuk melindungi keluarga kita, melindungi tetangga-tetangga kita, melindungi rakyat Indonesia dan melindungi manusia di seluruh dunia. Karena memang target vaksinasi adalah herd immunity. Kalau memang tidak tercapai, ya itu tadi, fungsi dari good for the public nya itu tidak pas," sambungnya.

Ikuti Vaksinasi Covid-19 Perdana Bareng Jokowi, Begini Harapan Panglima TNI dan Kapolri

Kebaikan Masyarakat

Lebih lanjut, Menkes Budi mengajak para anggota DPR untuk menjadikan vaksin sebagai kebaikan bagi masyarakat. Namun, Budi kembali mempersilakan anggota DPR untuk menentukan keputusannya terkait vaksin Corona.

"Tapi tugas kami untuk memastikan bahwa kita bisa ajak, kita bisa yakinkan Bapak Ibu untuk melakukan ini bukan hanya untuk melindungi diri kita, tapi melindungi keluarga tetangga kita seluruh rakyat Indonesia dan seluruh umat manusia di dunia karena memang fungsinya untuk mengejar herd immunity menahan pandemi ini," imbuhnya.

Untuk diketahui, dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kemarin, Ribka Tjiptaning menyatakan tidak mau divaksinasi COVID-19. Ribka Tjiptaning juga mengatakan ia dan keluarganya lebih baik dikenai sanksi daripada menerima vaksin Corona.

Disuntik Vaksin Covid-19 Perdana Bareng Jokowi, Ini Reaksi Raffi Ahmad

"Saya tetap tidak mau divaksin (Corona) maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya udah 63 nih, mau semua usia boleh, tetap, di sana pun hidup di DKI semua anak-cucu saya dapat sanksi Rp 5 juta, mending gue bayar, mau jual mobil, kek," kata Ribka.

Lebih Suka Didenda

Politikus PDIP itu menyebut pihak Bio Farma belum mengeluarkan tahap uji klinis ketiga terkait vaksin Corona. Ia kemudian menyoroti kejadian vaksin polio dan vaksin kaki gajah, yang disebutnya sempat memakan korban di Tanah Air. "Bagaimana, orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain," ujarnya.

Selain itu, Ribka Tjiptaning kembali mewanti-wanti pemerintah agar tidak melakukan perdagangan vaksin Corona. Dia juga meminta pemerintah tidak berbisnis dengan rakyat.

Disuntik Vaksin Covid-19 Sinovac, Presiden Jokowi: Nggak Terasa Apa-Apa

"Saya cuma ingatkan nih sama Adinda Menteri, nih. Negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya loh. Tidak boleh, mau alasan apa saja, tidak boleh. Saya yang paling kenceng nanti tuh memasalahkan itu," sambung Ribka.

Ketua DPP PDIP, Sri Rahayu, pun menanggapi pernyataan salah satu kadernyaitu. Sri menegaskan partainya mendukung program vaksinasi yang dilakukan pemerintah.

"Kan cerita utuhnya seperti apa kan nggak tahu saya. Kadang-kadang kan di ini, apa, tapi yang jelas PDI Perjuangan tentu sesuai dengan apa yang disampaikan Ibu Ketua Umum [Megawati Soekarnoputri] bahwa kita sangat mendukung upaya pemerintah untuk vaksinasi," kata Sri Rahayu.

Sumber: Detik.com



Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya









Kolom