Kategori: Sragen

Kader Kesehatan, TP PKK, & Karang Taruna Diminta Ikut Bimtek, Pemkab Sragen Tak Tahu Menahu


Solopos.com/Muh Khodiq Duhri

Solopos.com, SRAGEN — Kalangan kader kesehatan desa, tim penggerak (TP) PKK dan pengurus karang taruna desa di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah diminta mengikuti bimbingan teknis (bimtek) guna meningkatkan kapasitas mereka di bidang masing-masing.

Bimtek yang diselenggarakan oleh beberapa event organizer (EO) ramai diperbincangkan di media sosial. Sebuah foto surat undangan untuk mengikuti bimtek itu sempat diunggah ke grup Facebook Kumpulan Wong Sragen (KWS) oleh pengelola akun Facebook Sragen Independen pada Senin (24/8/2020) pukul 16.00 WIB.

Dalam unggahan itu, pengelola akun Sragen Independen menjelaskan surat undangan mengikuti bimtek itu sudah beredar beberapa hari lalu. Dia meminta bimtek itu bisa dikaji ulang. Alasannya, selain menghabiskan biaya besar, kegiatan bimtek itu dikhawatirkan memicu munculnya klaster baru Covid-19.

"Viralke wae. Bojoku ya oleh tapi ra tak olehi budal. Kondisi pandemi gini sudah jelas-jelas dari Satgas Covid pusat tidak boleh kumpulkan orang maksimal 30 orang. Ini malah pakai nginep segala. Pulang kena Covid seng tanggung jawab siapa itu?" komentar akun Al Annas.

"Maaf bukannya saya sok tahu. Biasanya kegiatan kesehatan itu diselenggarakan oleh Dinkes setempat, bukan CV. Apalagi dana yang digunakan menggunakan dana [APBD] desa. Perlu ditelusuri lebih jauh, sepertinya ada yang janggal," tulis akun Ngadino.

Handoko, perwakilan dari CV Wira Buana Jaya selaku EO pelaksanaan bimtek karangtaruna dan kader kesehatan menegaskan pelaksaan bimtek itu sudah tertunda hingga dua kali akibat Covid-19.

Menurutnya, pelaksanaan bimtek tidak bisa ditunda lagi karena pandemi Covid-19 belum jelas kapan akan berakhir.

"Untuk bimtek kader kesehatan, kami menghadirkan pembicara dari akademisi, dinas terkait dan praktisi kesehatan. Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas mereka di bidang kesehatan. Untuk bimtek karangtaruna, kami arahkan supaya mereka lebih melek IT [informasi dan teknologi]. Harapannya, karangtaruna bisa berkarya di desa masing-masing dengan memanfaatkan IT," papar Handoko kepada Solopos.com, Selasa (25/8/2020).

Pemkab Tak Tahu

Menanggapi hal itu, Seketaris Daerah (Sekda) Sragen, Tatag Prabawanto, mengaku tidak tahu menahu perihal bimtek bagi kader kesehatan, TP PKK dan pengurus karangtaruna desa tersebut.

"FKKD [Forum Komunikasi Kepala Desa] yang tahu atau dinas terkait. Itu otonomi desa yang menentukan. Jadi, biar desa yang menjawab," ujar Tatag Prabawanto.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Sragen, dr. Hargiyanto. Dia juga tidak tahu menahu perihal bimtek yang diikuti kader kesehatan tersebut. "Saya tidak bisa bicara soal itu, itu bukan kegiatan dari kami," ucap dr. Hargiyanto.

Sebelumnya, Ketua FKKD Sragen, Sutrisna, mengatakan biaya pelaksanaan bimtek TP PKK dan karangtaruna itu bersumber dari alokasi dana desa (ADD). Oleh karena itu, pelaksanaan bimtek itu tidak melibatkan Pemkab Sragen. Kepala Desa Gawan, Kecamatan Tanon itu telah menunjuk dua pengurus TP PKK dan dua pengurus karangtaruna desa untuk mengikuti bimtek itu.

"Di ADD masing-masing desa memang sudah dialokasikan anggaran Rp10 juta untuk kegiatan bimtek. Bimtek itu sifatnya tidak ada paksaan. Kalau desa tidak ikut ya tidak apa-apa. Tidak ada konsekuensi yang harus ditanggung. Itu terserah masing-masing desa," ucap Sutrisna.

Share