KABUT ASAP : Pemerintah Siapkan Rp7 Triliun untuk Atasi Kebakaran Lahan

Kabut asap yang parah tahun ini mendorong pemerintah menganggarkan Rp7 trililun untuk kebakaran lahan dan hutan di RAPBN 2016.

Solopos.com, JAKARTA — Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016, pemerintah telah menyiapkan anggaran khusus guna menangani bencana kebakaran hutan dan kabut asap. Angkanya tak sedikit, yakni mencapai Rp7 triliun.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan alokasi dana siaga tersebut telah tersedia melalui Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB). Dana tersebut menurutnya bersifat on call dan siap digunakan sewaktu-waktu jika ada permintaan dari BNPB.

“Selain itu, kita juga ada anggaran bencananya sendiri di Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang juga khusus digunakan untuk menangani kebakaran hutan,” katanya, Jumat (30/10/2015).

Rencananya, dalam RAPBN 2016 pemerintah akan menyediakan dana siaga bagi BNPB Rp1,18 triliun. Sementara itu, untuk Kementerian KLH, disediakan anggaran senilai Rp6,113 triliun.

Angaran tersebut meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun ini. Seperti diketahui, pemerintah dalam anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (APBN-P) 2015 mengalokasikan anggaran penanggulangan kebakaran hutan Rp250 miliar melalui Kementerian KLH.

Sementara itu, untuk dana siaga yang dikhususkan untuk BNPB, pemerintah menyediakan anggaran mencapai Rp700 miliar. Selain dana khusus yang akan dimasukkan ke kas kedua kementerian dan lembaga tersebut, pemerintah juga mempertimbangkan untuk menyiapkan dana untuk memperbaiki lahan gambut hasil kebakaran.

Namun demikian, Bambang Brodjonegoro menyebut dana untuk memperbaiki lahan gambut tersebut akan dibahas terlebih dahulu melalui mekanisme rapat kabinet. Pasalnya, luasan daerah akibat kebakaran cukup besar dan dana yang dibutuhkan pun tidak kecil.

Di sisi lain, mantan Kepala Badan Keuangan Fiskal (BKF) Kemenkeu ini juga mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan dana khusus untuk membeli pesawat pemadam kebakaran hutan. Total akan ada tiga buah pesawat bom air yang akan dibeli oleh pemerintah.

Namun, Bambang masih enggan memberi tahu berapa besar proyeksi anggaran yang akan digunakan untuk membeli pesawat pemadam kebakaran hutan tersebut. Dia menyebut, mekanisme pembelian pesawat tersebut juga akan melalui pembahasan di tingkat kabinet terlebih dahulu.

Sebelumnya, Kementerian Sosial juga merencanakan untuk meminta Kementerian Keuangan meningkatkan anggaran risiko sosial yang terdiri dari jaminan hidup dan santunan kematian bagi korban terdampak kebakaran hutan.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan peningkatan aggaran risiko sosial dilakukan setelah fenomena kebakaran hutan melebar ke beberapa daerah lain selain Sumatera dan Kalimantan. Khofifah mencatat kebakaran hutan dan kabut asap juga terjadi di Sulawesi dan Papua.

Untuk itu, mantan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan ini berencana meningkatkan jumlah penerima jaminan hidup dari yang awalnya 1,4 juta orang menjadi 1,6 juta orang. Mensos sebelumnya telah merencanakan santunan tersebut hanya akan diberikan kepada masyarakat di tujuh provinsi terdampak kebakaran hutan, yakni di Kalimantan dan Sumatera.

Santunan tersebut diberikan kepada 1,44 juta pemegang PKPS dengan berupa jaminan hidup, dan santunan kematian yang akan diberikan kepada 13 orang korban meninggal yang masing-masing menerima Rp15 juta. Total rencana anggaran awal tersebut senilai Rp1,26 triliun.

Namun, setelah dilakukan revisi dari laporan perkembangan kebakaran hutan terakhir, penerima santunan menjadi membengkak. Total akan ada 1,6 juta pemegang kartu Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PKPS) di 10 Provinsi yang terkena kabut asap, yang akan menerima anggaran risiko sosial ini.