JAKARTA — Organisasi pencinta lingkungan hidup Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia menyomasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan tiga instansi lain yang dianggap lamban menangani kebakaran lahan dan hutan. Kebakaran itu terkesan dibiarkan mengganggu kehidupan masyarakat hingga pemerintah negara tetangga protes.
Promosi Riwayat Banjir di Semarang Sejak Zaman Belanda
“Kejadian ini bukan cuma sekarang, sudah berulang. Namun reaksi selalu lambat, menunggu komplain dari Malaysia dan Singapura,” kata Manager Kebijakan dan Pembelaan Hukum Eksekutif Nasional Walhi, Muhnur Satyahaprabu, di Jakarta, Selasa (25/6/2013). Selain kepada Presiden, somasi itu disampaikan Walhi kepada Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Pertanian, Gubernur Riau, Gubernur Jambi, Gubernur Sumatera Selatan dan Kepala Kepolisian RI.
Organisasi advokasi lingkungan itu memberikan waktu tujuh hari kepada pihak yang disomasi untuk segera mengeluarkan kebijakan guna melindungi warga dari gangguan akibat asap kebakaran hutan. Walhi juga meminta mereka segera mengevaluasi semua izin konsesi perkebunan dan hutan tanaman industri serta menangkap perorangan atau korporasi yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan.
Sejatimnya, Kepala Negara telah t5ampil menengahi perdebatan dan memerintahkan jajarannya bertindak cepat menangani kebakaran hutan tersebut. Aparat gabungan diturunkan menangani kebakaran hutan itu. Dana negara Rp25 miliar juga dianggarkan guna pemadaman kebakaran kawasan hutan dan lahan di Riau. Tetapi itu semua ia lakukan bukan karena keluhan rakyat melainkan setelah pemerintah negara tetangga protes.