Kabinet Kerja Jokowi-JK diminta melaporkan evaluasi kinerja ke Presiden Jokowi.
Solopos.com, JAKARTA – Anggota Kabinet Kerja melaporkan capaian kinerja enam bulan dan rencana kerja enam bulan ke depan ke Istana Kepresidenan di Jakarta. Laporan itu sebagai bahan evaluasi kinerja menteri dan kepala lembaga di pemerintahan Jokowi-JK.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan deadline penyerahan laporan Kementerian Lembaga pada siang ini, Kamis (18/6/2015), pukul 15.00 WIB. Para menteri, kata dia, sudah ada yang menyerahkan laporan lewat Seskab, Mensesneg, maupun kepada Presiden Jokowi secara langsung.
“Ada yang tadi karena rapat terbatas, ada yang sampaikan langsung ke Presiden, enggak dititipkan ke kami, ada yang langsung ke Presiden. Tapi jam 15.00 itu ditunggu semua laporan dan perencanaan ke depan,” kata Andi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis.
Andi belum tahu mekanisme evaluasi yang dilakukan oleh Presiden karena sejauh ini belum ada arahan Jokowi untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Pihaknya juga belum tahu apakah semua akan melaporkan atau tidak.
Jika ada yang telat Seskab akan menyampaikan kepada publik.
“Setelah terkumpul akan langsung diberikan ke Presiden. Setelah itu kami menunggu arahan Presiden, data itu akan diapakan,” ujar dia.
Sebelumnya Presiden meminta laporan capaian kinerja dan rencana kerja satu semester ke depan hanya dua halaman tidak lebih. Jokowi tidak menjelaskan maksud dari pengumpulan laporan tersebut namun Menteri PAN dan RB Yuddy Chrisnandi menegaskan hal itu untuk evaluasi kinerja.
Yuddy sendiri telah menyerahkan langsung laporannya kepada Jokowi saat itu juga. Sedangkan menteri yang lain masih sibuk menyiapkan laporannya. Menperin Saleh Husin bahkan langsung mengumpulkan eselon I seusai mengikuti rapat terbatas itu.
Berbagai pihak menduga langkah Jokowi meminta laporan dari para Menteri sebagai bahan evaluasi kinerja yang berujung resuffle. Yuddy enggan ikut campur tentang hal itu karena perombakan atau penggantian susunan kabinet menjadi hak prerogatif Presiden.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
