KABINET KERJA JOKOWI-JK : KKP akan Kembalikan Sisa Anggaran ke Negara

Kabinet Kerja Jokowi-JK melakukan efisiensi anggaran, yakni di KKP.

Solopos.com, JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bakal mengembalikan sisa anggaran dari negara yang tidak terpakai sebagai upaya tidak lagi kembali ke rezim pengelolaan lama, yakni anggaran harus dihabiskan.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Kita telah menyelamatkan anggaran Rp2 triliun karena kita juga sadar bahwa sebagian dari anggaran adalah utang,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam acara bincang-bincang dengan pegawai KKP di Jakarta, Jumat (11/12/2015).

Susi menambahkan sebagai kementerian yang telah dijadikan Presiden Joko Widodo sebagai contoh, pihaknya juga bakal menghentikan alokasi anggaran kepada sejumlah penganggaran yang tidak efektif.

Bila anggaran negara banyak menggunakan utang dari berbagai pihak lain apalagi menggunakannya dengan tidak efektif, ujar dia, negara tersebut bisa mengalami fenomena kebangkrutan seperti dialami oleh beberapa negara antara lain Yunani dan Argentina.

Susi juga menyatakan pengembalian anggaran negara yang tidak terpakai adalah agar generasi mendatang tidak terbebani oleh utang.

Apalagi, lanjutnya, beragam sumber daya alam yang menjadi andalan bagi pemasukan Indonesia saat ini juga diperkirakan bakal dapat habis di masa depan karena termasuk sumber daya tak terbarukan.

“Kalau kita membuat utang dengan apa kita akan membayarnya karena batu bara dan minyak bumi bisa habis,” papar dia.

Menteri Susi meyakini bila perubahan mentalitas tersebut dapat dilakukan dengan baik maka juga bakal berdampak pula terhadap peningkatan kesejahteraan pegawai KKP secara keseluruhan.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menjadikan KKP sebagai kementerian percontohan karena mampu mengubah paradigma penggunaan anggaran menjadi semakin efektif.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan hal itu di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat, Selasa (8/12/2015), setelah Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Jokowi.

Pramono mengatakan Presiden menjadikan KKP sebagai role model karena kementerian itu dinilai telah berhasil mengubah paradigma internal kementerian.

“KKP berhasil mengubah paradigma di dalam kementeriannya yang dahulu persentase belanja modal dan barang dengan belanja pegawai itu hampir sama, saat ini belanja modal dan barang itu 80 persen sedangkan belanja pegawai hanya 20 persen,” kata Pramono.