SOLOPOS.COM - Presiden Joko Widodo alias Jokowi (JIBI/Solopos/Antara/Irfan Anshori)

Kabinet Kerja Jokowi-JK mendadak dievaluasi. Ada apa?

Solopos.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo tiba-tiba mengevaluasi kinerja masing-masing kementerian dan lembaga pemerintah saat menggelar sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana Keopresidenan Jakarta, Senin (15/6/2015) sore ini.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Evaluasi dilakukan dengan meminta seluruh kementerian dan lembaga pemerintah menyampaikan laporan penyampaian program selama enam bulan mulai November 2014 sampai dengan April 2015. Jokowi memberi tenggat dua hari ke depan untuk bisa penyelesaian laporan itu.

“Sekali lagi, laporan pencapaian program atau yang telah dilakukan selama enam bulan mulai November sampai April,” kata Presiden Jokowi saat memberi pengantar Sidang Kabinet Terbatas membahas tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016, Senin (15/6/2015).

Selain meminta laporan kinerja semester pertama pemerintahan Kabinet Kerja, Presiden juga meminta para menteri dan kepala lembaga menyampaikan program enam bulan ke depan, yaitu Mei 2015 sampai Oktober 2015. Rencana kerja Kabinet Kerja Jokowi-JK itu dimintanya terperinci tetapi tidak lebih dari dua halaman.

Selanjutnya, menindaklanjuti rapat terbatas penggunaan produk dalam negeri, pekan lalu, Presiden Jokowi menyampaikan kepada seluruh kementerian dan lembaga pemerintah, terutama BUMN agar menginventarisasi daftar kebutuhan barang. Daftar itu nantinya akan diarahkan mendukung rencana strategis mengurangi produk dan barang-barang impor.

“Kedua, kalau barang-barang itu memang harus diimpor tolong dilihat lagi, bisa ada substitusi barangnya atau tidak yang bisa diproduksi di dalam negeri. Nantinya setelah ini ketemu yang ketiga Menperin harus bisa mencarikan solusinya dimana barang ini bisa segera diproduksi,” ujar Presiden.

Ia mencontohkan proyek pipa gas banyak yang masih impor padahal di Batam sudah memproduksi pipa yang tidak kalah bagus kualitas dan kuantitasnya. Namun sayang serapannya hanya 40%  gara-gara kementerian, lembaga pemerintah dan BUMN lebih suka impor.

“Ini sudah tidak boleh lagi, stop. Agar neraca perdagangan kita semakin baik dan produksi dalam negeri semuanya bisa bergerak,” tutur Jokowi.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya