Harianjogja.com, JOGJA- Pemerintahan baru mendatang perlu meningkatkan penerimaan pajak untuk mengurangi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Hal itu diungkapkan ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogja, A Tony Prasetiantono.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Untuk menutup defisit serta memperbaiki postur APBN pada pemerintahan mendatang, penerimaan pajak perlu lebih digenjot lagi,” kata Tony, Sabtu (16/8/2014).
Menurut dia, selain memperbaiki postur APBN, peningkatan penerimaan pajak secara maksimal juga akan mampu menutup utang pemerintah. Penerimaan pajak, menurut dia perlu ditambah minimal Rp250 triliun, dari terget penerimaan pajak 2014 sebesar Rp1.100 triliun.
“Seharusnya bisa menutup utang pemerintah apabila penerimaan pajak dari masyarakat bisa maksimal,” katanya.
Menurut dia, penerimaan pajak di Indonesia saat ini hanya mencapai 12%. Kondidi ini lebih rendah dibanding Filipina yang mampu mencapai 14,4%, Malaysia 15,5%, Thailand 17%, bahkan Norwegia mampu mencapai di atas 50%.
Sementara itu, untuk meningkatkan penerimaan pajak tersebut, karyawan di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hingga saat ini menurut dia juga masih perlu ditambah. Jumlah karyawan DJP hingga 2012 masih mencapai 30.700 orang.
“Paling tidak selama lima tahun pemerintahan baru mendatang dapat menambah 65.000 orang untuk mengejar ketertinggalan tersebut,” kata dia.
Ia menilai dengan penambahan sumber daya manusia (SDM) DJP yang banyak maka akan semakin banyak pula petugas yang mengingatkan pembayaran pajak. Dengan demikian, penerimaan pajak akan semakin besar.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
