Solopos.com, JAKARTA – Sukarelawan Jokowi berharap Presiden Joko Widodo mematuhi rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menyusun kabinet.
“PPATK dan KPK kan wasit. ‘Kartu merah’ dan ‘kartu kuning’ dari wasit itu. Jokowi harus patuh,” kata Sekjen People Power Front for Democracy (perhimpunan 50 organisasi sukarelawan Jokowi) di Jakarta, Sabtu (25/10/2014).
Promosi BRI Bantu Usaha Kue Kering di Sidoarjo Berkembang Kian Pesat saat Lebaran
Mantan aktivis Pijar ini juga mengungkapkan keheranan kenapa Jokowi tidak bisa pilih atau cari orang. Pasalnya, dari 43 orang yang diajukan ke KPK, delapan orang kena “kartu merah”.
“Apakah tidak ada orang-orang yang baik dan jujur lagi di negeri ini?” katanya.
Gatot menilai Jokowi lemah menghadapi tekanan partai politik pendukungnya karena orang-orang yang “bermasalah” masih menjadi nominator untuk masuk dalam kabinet.
“Kalau Jokowi itu petarung, menteri-menterinya juga harus petarung. Kalau menteri bermasalah, otomatis kabinet Jokowi cuma akan jadi bulan-bulanan saja, tidak bisa kerja sebab sibuk direcoki dengan masalah menteri-menternya,” kata Gatot.
Jika Jokowi memaksakan kehendak dengan tidak mematuhi rekomendasi KPK dan PPTAK, menurut dia, berarti mengkhianati sukarelawan pendukungnya dan mengkhianati rakyat.
“Ekspektasi rakyat sangat tinggi, rakyat sangat percaya Jokowi akan membawa perubahan. Kalau itu itu saja, ya, sama saja,” katanya.
Gatot menilai Jokowi selalu menggampangkan masalah, termasuk soal menteri. “Jokowi hanya ‘mendengar rumah transisi’ tidak pernah mendengar rakyat,” kata Gatot.
Gatot mengungkapkan beberapa kandidat menteri jelas-jelas bermasalah, bukan pro rakyat, masuk dalam daftar.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
