Solopos.com, JAKARTA— Struktur kabinet Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) merupakan wujud kompromi politik dari gagasan pembentukan kabinet profesional, kata peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Ardian Sopa.
“Jokowi sudah berulang kali menginginkan kabinet profesional. Tapi, politik adalah seni berkompromi, dan ini wujud kompromi,” katanya di Jakarta, Kamis (18/9/2014) sebagaimana ditulis Kantor Berita Antara.
Promosi Jelang Lebaran, BRI Imbau Nasabah Tetap Waspada Modus Penipuan Online
Menurut dia, kompromi politik itu tidak sampai mengubah gagasan awal untuk membentuk kabinet profesional. Semua yang diutarakan Jokowi mengenai rancangan kabinetnya selama kampanye lalu pada akhirnya terbentur dengan kepentingan politik, sehingga kemudian diselesaikan dengan melakukan kompromi.
“Misalkan ada aturan menteri tidak boleh ketua umum partai politik, bisa saja nanti diganti menjadi ketua pembina. Nah kompromi-kompromi seperti itu yang bisa terus berlanjut,” kata dia.
Sebelumnya Jokowi mengumumkan bahwa kabinetnya akan terdiri atas 34 kementerian, sama dengan postur Kabinet Indonesia Bersatu II. Dari jumlah tersebut, 18 kementerian akan dipimpin oleh menteri dari kalangan profesional non-partai dan 16 kementerian lainnya oleh menteri dari kalangan partai politik.
Keputusan Jokowi itu sempat menerima respons negatif dari kalangan advokat, yang menilai Jokowi tidak konsisten dengan janjinya untuk merampingkan kabinet dan membentuk “zaken kabinet” atau kabinet yang diisi orang-orang dari kalangan profesional.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
