KABINET JOKOWI-JK : Pengumuman Kabinet di Priok Sudah 2 Kali Batal, Ada Tekanan?

Solopos.com, JAKARTA — Pembatalan pengumuman menteri kabinet di Pelabuhan Tanjung Priok ternyata tidak hanya terjadi pada Rabu (22/10/2014) malam saja. Sebelumnya, Selasa (21/10/2014), juga sudah disiapkan lokasi pengumuman di terminal penumpang Tanjung Priok juga dibatalkan.

“Kemarin di terminal penumpang juga sudah steril, tapi enggak jadi,” kata seorang petugas di Terminal III Tanjung Priok Jakarta, Rabu (22/10/2014). Baca: Calon Kuat Menteri: Ada Rini Soemarno hingga Puan Maharani.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Belum ada keterangan resmi terkait pembatalan pengumuman kabinet tersebut. Sebelumnya, Jokowi mengatakan pengumuman kabinet molor karena ada delapan nama yang mendapat catatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga mesti disusun ulang.

Pantauan Bisnis/JIBI, lokasi pengumuman menteri di dermaga 302 internasional terlihat megah. Panggung yang akan dipakai untuk mengumumkan kabinet disorot lampu seperti konser musik.

Adapun tidak jauh dari lokasi pengumuman, berdiri tiga tenda VIP yang satu di antaranya bisa menampung hingga ratusan orang. Tenda besar itu juga dipakai sebagai media center.

Sedikitnya, ada 22 unit laptop yang bisa digunakan untuk kegiatan jurnalistik. Konsumsi juga disediakan oleh penyelenggara termasuk minuman dingin dalam kulkas. Diperkirakan persiapannya sudah matang. Namun kenapa bisa batal? Hanya Presiden Jokowi yang tahu. Baca: Jokowi Pakai KPK untuk Halau “Orang pesanan”.

Presiden Jokowi diduga mendapatkan banyak tekanan dari berbagai pihak dalam pemilihan menteri anggota kabinet. Namun Jokowi dinilai cerdik dalam menyaring tekanan-tekanan itu dengan memanfaatkan lembaga seperti KPK dan PPATK.

Pakar politik dari CSIS, James Kristiadi, mengatakan pertarungan politik saat ini belum selesai. Hal itu bukan antara Jokowi dengan rival politiknya di Pilpres 2014, melainkan dengan patron-patron politiknya. Indikasinya adalah penundaan pengumuman kabinet Jokowi dari jadwal semula pada Selasa (21/10/2014).

“Saya melihat jokowi tidak bebas dalam memilih menteri. Memang salah satunya karena masukan dari KPK. Kalau masukan dari KPK memang iya, tapi saya khawatir ada masukan lain yang dipertimbangkan,” kata James Kristiyadi dalam sebuah wawancara yang ditayangkan Kompas TV, Rabu (22/10/2014) petang.

Menurutnya, ada pihak-pihak–khususnya dari seniornya atau patron politiknya–yang ingin mendesakkan nama-nama tertentu sebagai calon menteri kepada Jokowi. Jokowi seharusnya bisa menolak desakan tersebut karena menteri harus dipilih berdasarkan kriterianya sendiri, bukan karena faktor balas budi.