Solopos.com, JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar mengaku tak menginginkan kursi menteri pada kabinet pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) mendatang.
“Golkar tak ingin dapat jatah kabinet dan tak akan melakukan lobi-lobi untuk kadernya agar mendapat kursi,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Ridwan Hisjam di Jakarta, Rabu (17/9/2014).
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Sebelumnya, kepada wartawan di sela pertemuannya dengan Joko Widodo, Selasa (16/9/2014), Jusuf Kalla mengatakan tidak ada kader Golkar yang duduk di kabinet mendatang meski 16 dari 34 kursi menteri berasal dari partai politik.
Menurut Ridwan, partainya tak mempermasalahkan pernyataan JK tersebut. Namun, pihaknya yakin ada pemegang kartu anggota Golkar yang dipercaya duduk di kabinet.
“Tetapi itu atas nama pribadi dan tidak terkait keputusan DPP Partai Golkar,” kata legislator DPR terpilih periode 2014-2019 itu.
Partainya, kata Ridwan Hisjam, akan tetap menjalankan doktrinnya, yakni “Karya Siaga Gatra Praja” dan menyesuaikan situasi maupun kondisi politik dinamis.
“Golkar menjalankan pemerintahan dengan memfokuskan peran-peran legislatif yang merupakan sistem kenegaraan RI dalam trias politika, yakni legislatif, yudikatif, dan eksekutif,” katanya.
Mantan ketua DPD I Golkar Jatim itu juga menegaskan peran legislator yang konsentrasi terhadap pembuatan undang-undang, pengawasan atas kinerja pemerintah atau eksekutif serta pembuatan anggaran belanja.
“Golkar tidak oposisi. Semua keputusan eksekutif yang pro rakyat pasti didukung. Namun, jika ada yang melenceng tentu akan diberi masukan agar diperbaiki,” kata dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
