Solopos.com, JAKARTA — Partai Demokrat mempersilakan semua kadernya untuk bergabung dalam struktural kabinet pemerintahan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) kendati selama ini Partai Demokrat menjadi lawan politik pasangan Jokowi-JK.
Penegasan tersebut disampaikan Juru Bicara Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Selatan, Kamis (23/7/2014). “Kalau ada kawan-kawan di Demokrat komentar ya boleh-boleh sajalah,” tuturnya.
Promosi Direktur BRI Tinjau Operasional Layanan Libur Lebaran, Ini Hasilnya
Kendati demikian, Ruhut Sitompul menegaskan semua kader Partai Demokrat harus menunggu instruksi dari Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sebelum masuk ke dalam struktural pemerintahan Jokowi-JK. “Saya sebagai juru bicara Partai Demokrat mohon kepada seluruh kader menunggu arahan Ketua Umum dan Penggagas Partai Demokrat pak SBY,” kata Ruhut.
Ruhut sendiri mengatakan bahwa dirinya tidak akan berpindah hati ke partai politik lainnya seperti banyaknya fenomena politik yang ada saat ini. “Saya tidak akan loncat karena Demokrat bukan partai yang pertama, tapi partai yang terakhir,” katanya.
Di internal Partai Demokrat saat ini memang tampak terjadi tarik-menarik. Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Marzuki Alie, menyatakan partainya akan menjadi oposisi bersama Koalisi Merah Putih.
“Berdasarkan hasil Rapimnas di Bali, sikap partai netral. Kami akan di luar pemerintah. Tidak ada dalam kabinet oposisi sebenarnya. Kami ingin berbenah. Nanti 2019 kami akan menjadi pemenang lagi. Sampai saat ini hasil itu belum diubah,” ujar Marzuki Alie di RM Lagunas, Senayan, Jakarta, Rabu (23/7/2014).
Namun pernyataan ini dibantah anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Hayono Isman. “Marzuki saya rasa menyampaikan pandangan pribadinya. Saya belum dengar ada rapat di majelis tinggi yang menyatakan hal tersebut,” kata Hayono di Gedung DPR, Senayan, Kamis (24/7/2014).
Hayono Isman memastikan bahwa PD belum menentukan sikap partai. Apapun keputusannya, ia yakin itu bertujuan untuk efektivitas proses demokrasi. “Akan dikaji mana yang lebih efektif untuk membangun proses demokrasi yang bermanfaat bagi rakyat,” ujar anggota Komisi I DPR ini yang mendukung Jokowi-JK ini.
Hayono menyayangkan pihak-pihak yang sudah mengancam akan menjatuhkan Jokowi lewat proses di parlemen. Hal itu dinilai tidak bijak.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
