Solopos.com, JAKARTA-Keputusan Presiden terpilih Joko Widodo menunjuk 16 Menteri dari 34 kementerian berasal dari kalangan profesional partai bertujuan untuk keseimbangan koalisi partai pendukung.
Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Refly Harun mengatakan dunia politik tidak lepas dari transaksional sehingga Jokowi pun menyediakan kursi menteri bagi politikus masuk dalam susunan kementerian.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Ini titik kompromi keseimbangan. Partai pendukung butuh keseimbangan,” katanya saat dihubungi JIBI/Bisnis.com, Senin (15/9/2014).
Refly menambahkan, untuk 18 menteri dari kalangan profesional kemungkinan tidak bisa diganggu sehingga sudah fix. Sedangkan nama dari profesional partai dipilih yang cocok untuk kementerian tertentu sehingga diperoleh 16 kementerian tersebut.
“Politik itu tidak mungkin tidak transaksional. Memang orang mau bantu presiden, orang tidak mengharapkan apa apa, non sense. Orang bantu Jokowi insentifnya apa,” ujarnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, presiden terpilih Joko Widodo mengumumkan komposisi Kementerian pemerintahan Jokowi-JK jumlahnya tidak berubah tetap 34 Kementerian.
“Sesuai janji yang kita sampaikan pada sore hari ini akan saya sampaikan mengenai jumlah kementerian,” katanya di Kantor Transisi Jakarta, Senin (15/9/2014).
Pemeritah Efektif
Menurutnya, kementerian bertujuan untuk memastikan pemerintah berjalan dengan efektif sesuai dengan sistem presidensial bahwa presiden sebagai chief of executive yang pekerjaannya dibantu oleh menteri.
“Juga untuk sebuah terciptanya pemerintahan yang bekerja dan pemerintahan yang hadir di tengah-tengah rakyat dan juga sebuah pemerintahan yang konsolidasi. Pada sore hari ini kita putuskan jumlah kementeriannya ada 34,” jelasnya.
Komposisi pejabat 34 kementerian meliputi 18 dari kalangan profesional dan 16 profesional partai. Sedangkan Menteri Koordinator tetap masih ada 3 kementerian namun Jokowi belum dapat menyebutkan nama-namanya.
Adapun untuk jabatan Wakil Menteri, sementara ini yang masih mungkin diperlukan adalah Kementerian Luar Negeri.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
