Solopos.com, JAKARTA — Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa keputusan mengalokasikan 16 kementerian untuk diisi menteri dari kader partai politik (parpol) bukanlah bentuk politik bagi-bagi kursi. Baca: Komitmen Koalisi Tanpa Syarat Digugat, Ini Jawaban Megawati.
Jokowi menjelaskan politik bagi-bagi kursi adalah memberi jatah kursi menteri sebelum suatu partai politik setuju untuk mendukung calon presiden dan calon wakil presiden.
Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima
“Kalau yang namanya bagi-bagi kursi itu belum berangkat sudah bilang ikut saya ya, saya beri empat, gabung dengan saya ya saya beri tiga, gabung dengan saya ya saya beri menteri utama,” katanya di Balai Kota Jakarta, Selasa (16/9/2014).
Gubernur DKI Jakarta itu mempersilakan para parpol pendukungnya untuk menyetor nama-nama calon menteri. Berapapun jumlahnya akan diterima. “Setor nama menteri 100 enggak apa-apa, 20 enggak apa-apa, 10 juga enggak apa-apa. Silakan, tapi keputusan terakhir di saya,” lanjutnya. Baca: Kursi Menteri Parpol Tersedia, PKB Belum Ajukan Nama.
Sementara itu untuk alokasi jumlah posisi untuk masing-masing parpol pendukungnya, Jokowi tidak menampik bahwa PDIP mendapat posisi menteri paling banyak. Namun, mantan Wali Kota Solo itu tidak menyebutkan hal tersebut secara gamblang.
“Misal PDIP saya beri satu, Nasdem saya beri sepuluh, logikanya masuk enggak? Ini sama saja kayak partai pemenang pileg enggak jadi ketua dewan,” tandasnya.
Seperti diketahui, Jokowi mengumumkan arsitektur kabinet pemerintahannya di Kantor Transisi, Senin (15/9/2014). Jumlah kementeriannya sama seperti di era Presiden SBY, yaitu 34 kementerian. Sebanyak 18 posisi akan diisi dari kalangan profesional, sedangkan 16 posisi diisi dari kalangan parpol.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
