SOLOPOS.COM - Puan Maharani (JIBI/Solopos/Dok.)

Solopos.com, JAKARTA — Banyak orang bertanya-tanya tentang masa depan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dijalankan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) setelah kabinet Jokowi-JK berencana meluncurkan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Apa bedanya? dan apakah keduanya tidak akan tumpang tindih?

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, menjawab sedikit perbedaan antara program JKN BPJS dengan Kartu Indonesia Sehat. Menurut Puan, perbedaan utama terletak pada fungsi keduanya.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

“JKN kan hanya untuk pengobatan, sedangkan KIS fungsinya untuk preventif atau pencegahan serta pengobatan,” kata Puan dalam sebuah wawancara dengan Rosiana Silalahi yang ditayangkan Kompas TV, Jumat (31/10/2014) malam.

Puan mencontohkan fungsi pencegahan tersebut bisa berwujud kontrasepsi gratis, pemberian gizi ibu dan anak, serta tes dan pengobatan HIV. “Ini yang menjadi bedanya. Mengapa kami ingin ada satu kartu, kesehatan bukan hanya bagaimana orang diobati, tapi juga bagaimana agar tidak jadi sakit,” kata Puan. “Jadi kalau ada yang merasa rentan penyakit tertentu, bisa datang ke pelayanan kesehatan.”

Namun dalam cuplikan wawancara tersebut, belum ada pernyataan yang menyebutkan nasib BPJS dan programnya setelah ada KIS. Belum jelas pula apakah KIS akan dikelola oleh BPJS atau lembaga lain di era pemerintahan Presiden Jokowi.

Sebagai catatan, selama ini pemerintah sudah memberikan beberapa pelayanan kesehatan gratis seperti sejumlah imunisasi anak dan pemasangan kontrasepsi.

Sebelumnya, diberitakan bahwa kementerian yang dipimpin Puan Maharani akan mengkoordinasikan delapan kementerian terkait pelaksanaan KIS dan KIP. “KIS dan KIP adalah janji yang disampaikan pada saat kampanye kepada rakyat Indonesia kemarin,” ujar Puan pada Rakor pertama yang dipimpinnya di Jakarta, Rabu (29/10/2014).

Puan Maharani juga meminta seluruh jajarannya untuk segera memetakan persoalan, agar bisa segera dirumuskan dan kebijakannya bisa langsung diambil. “Dari berbagai pekerjaan rumah yang harus dilakukan Menko PMK, sudah jelas Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar merupakan prioritas,” ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya