Solopos.com, SOLO — Menteri Perhubungan (Menhub) yang baru, Ignasius Jonan, dinilai akan memberi angin segar bagi pelaku transportasi umum di Indonesia. Tidak hanya kereta api, tapi angkutan umum lain diyakini akan mengalami peningkatan kualitas.
Pakar Transportasi Unika Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno, menyampaikan pemerataan transportasi umum bisa dilakukan dalam waktu lima tahun ke depan. Diakuinya, pengusaha angkutan umum saat ini sudah tidak bisa membeli armada baru. Bahkan 95% pengusaha otobus saat ini sedang sekarat. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat diperlukan untuk menghidupkan angkutan umum.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Saya menilai pemerintahan saat ini bisa mengambangkan transportasi publik. Meski pemerintahan Jokowi fokus pada sektor maritim, tapi transportasi publik tidak akan ditinggalkan. Tapi memang pengembangan transportasi umum ini tidak bisa hanya dilakukan Kemenhub tapi juga kementerian yang lain,” ungkap Djoko saat dihubungi Solopos.com, Selasa (28/10/2014).
Diakuinya, selama ini subsidi bahan bakar minyak (BBM) kebanyakan dinikmati pemilik kendaraan pribadi sehingga membuat jalan menjadi semakin macet. Oleh karena itu, kenaikan BBM dinilai tepat dilakukan dan kepada pengusaha transportasi umum diberi subsidi atau insentif berupa suku cadang yang harganya lebih terjangkau atau pembiayaan untuk pengadaan armada baru yang lebih baik.
Oleh karena itu, Djoko menilai Organda harus transparan dalam pelaporan data armada yang beroperasi. Hal itu supaya ketika pemerintah memiliki program bantuan kepada pengusaha otobus juga bisa menjadi lebih terarah.
Ketua Organda Solo, Joko Suprapto, menuturkan saat ini perusahaan angkutan darat makin sulit. Dia mengatakan dari 53 anggota yang pernah terdaftar, sebanyak 13 perusahaan otobus (PO) sudah mati. Beberapa diantaranya merugi, kemudian menjual armada miliknya ke perusahaan lain. Namun nasib 40 anggota lainnya juga tidak lebih baik. Menurut dia, ada beberapa yang hanya mengoperasikan armada dalam jumlah yang minim.
Oleh karena itu, Joko berharap pemberian insentif kepada PO segera direalisasikan apabila ada kenaikan harga BBM. Hal ini karena kenaikan tarif dinilai bukan merupakan solusi yang tepat karena akan membuat penumpang lari dan memilih menggunakan kendaraan pribadi.
Lebih lanjut, dia mengatakan dengan diangkatnya Direktur Utama (Dirut) PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai Menhub, bisa dimanfaatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo untuk menjalankan Railbus yang selama ini terhenti. Hal ini karena apabila railbus dioperasikan dan diberi subsidi seperti komuter yang ada di Jakarta, dapat meningkatkan perekonomian daerah.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
