SOLOPOS.COM - Wapres Jusuf Kalla (kedua kanan) didampingi Ibu Mufidah Jusuf Kalla (kanan) berjabat tangan saling memaafkan dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (kiri) pada Open House Idulfitri 1436 H di Istana Wapres, Jl. Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (17/7/2015). (JIBI/Solopos/Antara/Saptono)

Kabinet Jokowi-JK kemungkinan dimasuki orang Golkar. Namun, partai itu menyatakan dukungan Jokowi diberikan tanpa syarat.

Solopos.com, JAKARTA — Meski Ketua Umum Golkar Setya Novanto beberapa kali mengunjungi Istana, namun elite-elite partai itu masih kukuh menampik bahwa pendekatan ke pemerintah adalah untuk meminta jatah kursi menteri. Hal itu diungkapkan oleh politikus senior Golkar Idrus Marham yang mengatakan partainya ikhlas mendukung pemerintah.

Promosi Program Pemberdayaan BRI Bikin Peternakan Ayam di Surabaya Ini Berkembang

“Tetap konsisten, Partai Golkar mendukung pemerintahan Jokowi-JK tanpa syarat,” ujarnya saat dihubungi Bisnis/JIBI, Jumat (27/5/2016).

Ekspedisi Mudik 2024

Idrus menuturkan peran Golkar dalam mendukung pemerintah hanya untuk memastikan bahwa kabinet kerja Jokowi-JK berjalan efektif dan produtif. Disinggung soal jatah menteri, Idrus menuturkan bahwa itu merupakan hak prerogatif Presiden.

Senada, Nurul Arifin juga mengatakan bahwa merapatnya Golkar ke pemerintah adalah untuk mengembalikan citra Golkar yang dilahirkan sebagai partai pendukung dan bukan partai oposisi. “Masalah kabinet apakah kita dapat jatah sebetulnya kami tidak pikirkan, tapi sikap politik ini yang akan kami katakan pada publik dan pemerintah, kami sungguh-sungguh tidak meminta jatah menteri,” ujar Nurul di Kantor PARA Synidicate, Jakarta, Jumat.

Namun, Nurul juga tak menampik jika partainya telah mempersiapkan kadernya sebagai menteri. “Saya kira nama-nama banyak yang mumpuni, mau di bidang politik atau ekonomi. Saya kira kita punya stok kader,” tuturnya.

Salah satu nama yang disebut-sebut sebagai bakal pengisi kursi menteri adalah Idrus Marham. Akan tetapi, menanggapi hal tersebut Idrus mengatakan hal itu adalah hak prerogatif Presiden. “Tidak boleh berandai-andai, nanti melampaui kewenangan Presiden,” tandasnya mengomentari penyebutan namanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya