Solopos.com, BANDUNG – Seusai Pilpres 2014 digelar, muncul wacana pembentukan kementerian yang fokus pada urusan bidang maritim untuk mengoptimalkan potensi sumber daya kelautan Indonesia. Wacana ini juga muncul dalam isu pembentukan kabinet Jokowi-JK.
Ketua Kelompok Bersama Ikan Tangkap Jawa Barat, Royani, menyatakan wacana pembuatan Kementerian Maritim bukan suatu penyelasaian masalah yang dihadapi oleh para nelayan.
Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima
Dia mengungkapkan seharusnya pemerintah mengoptimalkan lembaga-lembaga yang sudah ada dan tidak harus membuat membuat Kementerian Maritim.
“Hal yang paling penting bagaimana pemerintah memberikan anggaran yang cukup untuk sektor perikanan dan kelautan, tidak perlu untuk membuat Kementerian Maritim segala. Cukup dengan mengoptimalkan kinerja dari lembaga-lebaga yang sudah ada,” ungkap Royani, Rabu (13/8/2014).
Menurutnya, anggaran dari pemerintah untuk sektor kelautan dan perikanan masih belum membantu meningkatkan pengelolaan produktivitas laut, salah satunya produksi ikan saat ini menurun 30% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
“Biasanya nelayan bisa melaut selama satu bulan saat ini hanya 20-25 hari. Nelayan hanya mampu mendapatkan ikan 70 ton dari biasanya sebesar 100 ton,” ujarnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
