Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun, Heri Suwartono, menyampaikan penjelasan terkait bantuan BPNTD di aula Stadion Wilis, Jumat (21/6/2019). (Madiunpos.com-Abdul Jalil)

Solopos.com, MADIUN -- Sebanyak 2.024 warga miskin di Kota Madiun, Jawa Timur,  segera mendapatkan bantuan pangan non tunai daerah (BPNTD). Pemkot Madiun telah menganggarkan bantuan tersebut senilai Rp4,2 miliar pada tahun 2019.

Pembayaran BPNTD dari Pemkot Madiun baru akan dicairkan pada bulan Juni 2019. Bantuan yang seharusnya diterima setiap bulan itu terpaksa ditunda pencairannya karena ada kegiatan Pemilu 2019.

Kepala Dinas Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun, Heri Suwartono, mengatakan jumlah penerima BPNTD di Kota Madiun tahun ini menurun dibandingkan tahun lalu. Tahun 2018, penerima BPNTD sebanyak 2.129 orang dan pada tahun ini turun menjadi 2.024 orang.

Penurunan jumlah penerima bantuan ini dipengaruhi berbagai faktor, kata dia, ada yang meninggal dunia, pindah domisili, hingga ada yang sukarela menyerahkan kartu bantuan karena kondisi perekonomiannya sudah membaik.

"Kami dua kali dalam setahun mengevaluasi baik yang berkaitan dengan sasaran maupun program. Update data terus dilakukan, jumlahnya bisa naik bisa turun," jelas dia seusai acara Sosialisasi Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD) di aula Stadion Wilis, Jumat (21/6/2019).

Heri menyampaikan bantuan ini merupakan sharing program dari Kementerian Sosial. Namun, untuk anggarannya diambilkan dari APBD Pemkot Madiun. Wujud bantuannya berupa bahan pangan.

Bantuan yang diberikan pemerintah ini ditransfer ke penerima melalui rekening khusus. Setelah itu bantuan tersebut bisa ditukarkan di e-warung untuk membeli bahan pangan seperti beras dan telur.

Setiap penerima akan menerima uang bantuan Rp110.000 per bulan. Dalam satu tahun setiap penerima akan mendapatkan transferan sebanyak 12 kali.

"Untuk bantuan ini kami anggarkan Rp4,2 miliar dalam satu tahun. Nanti kalau ada tambahan kita anggarkan lagi," ujarnya.

Heri menambahkan untuk jatah bantuan bulan Januari sampai bulan Juni memang belum dibayarkan. Hal ini berdasarkan dari kebijakan Gubernur Jawa Timur terkait dana bansos ditunda sampai pelaksanaan Pemilu 2019 selesai.

Atas perintah gubernur itu, pencairan bantuan BPNTD pun terpaksa ditunda. Rencananya bantuan ini mulai ditransfer pada akhir Juni ini.

"Rencananya pencairannya akan didobel dua kali. Ini karena yang bulan Januari sampai Juni belum dicairkan," ujarnya.

Dia berharap bantuan tersebut bisa membantu perekonomian masyarakat miskin yang ada di Kota Madiun. 

Silakan KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Madiun Raya


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten