SOLOPOS.COM - Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo (Kiri) dan Wakil Bupati Pemalang Mansur Hidayat periode 2021-2026 (Instagram/@muktiagungwbw

Solopos.com, BANDUNG — Bupati Pemalang, Jawa Tengah Mukti Agung Wibowo dikabarkan terjerat operasi tangkap tangan KPK di Gedung DPR, Jakarta, pada Kamis (11/8/2022) malam.

Selain Bupati Pemalang, sumber kuat di KPK menyebutkan aparat tim antirasuah itu juga menangkap puluhan orang lainnya.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Meski kabar OTT Bupati Pemalang itu beredar kencang, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku belum mendapat informasi resmi dari stafnya.

“Saya belum dapat informasi ada OTT dari staf,” singkat Alexander Marwata saat dimintai konfirmasi.

Ekspedisi Mudik 2024

Baca Juga: Bupati Pemalang Dikabarkan Kena OTT KPK, Ganjar: Saya Sudah Ingatkan

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo langsung berkomentar tentang kabar penangkapan salah satu bupati di wilayah tugasnya itu.

Ganjar menegaskan OTT KPK menjadi peringatan bagi kepala daerah agar menghentikan semua bentuk tindak pidana korupsi.

“Saya sebenarnya sudah mengingatkan berkali-kali kepada kawan-kawan (kepala daerah di Provinsi Jateng) dan tentu saja saya akan menunggu perkembangan yang ada,” tegas Ganjar di Semarang, Kamis malam.

Baca Juga: Bupati Pemalang Dikabarkan Kena OTT KPK, Begini Reaksi Ganjar

Menurut Ganjar, komunikasi dalam upaya memperingatkan para kepala daerah di Provinsi Jateng agar tidak terlibat korupsi sudah dilakukannya secara intens, apalagi Pemprov Jateng sudah lama bekerja sama dengan KPK dalam pencegahan korupsi.

“Saya selalu mengingatkan karena sebenarnya kerja sama kami dengan para penegak hukum, dengan KPK itu sudah terlalu sering,” ujarnya.

Ganjar mengungkapkan KPK dalam setiap kegiatannya di Jateng tidak hanya melakukan sosialisasi dan edukasi dalam pemberantasan korupsi, namun di dalamnya terselip peringatan-peringatan atau kode yang harus diperhatikan kepala daerah.

Baca Juga: Bupati Pemalang Dikabarkan Kena OTT KPK, Begini Reaksi Ganjar

Penekanannya, lanjut Ganjar, adalah kontrol diri pada individu tiap kepala daerah.

“Hati-hati ya di Jawa Tengah ada yang umpama jual beli jabatan, ada lho di Jawa Tengah yang main proyek, ada lho yang seperti ini kira-kira yang jahat. Nah pada saat itu kita harus melakukan kontrol diri,” katanya.

Mantan anggota DPR RI itu menyebut Kabupaten Pemalang sedang dalam pendampingan Pemprov Jateng dalam rangka penunjukan sekretaris daerah baru karena yang sebelumnya mengundurkan diri setelah terlibat kasus korupsi dan ditetapkan tersangka oleh kepolisian.

Baca Juga: Bendum PBNU Menyerahkan Diri, 5 Buronan KPK Ini Masih Misterius

“Kami kemarin lagi mendampingi di sana dari problem yang dihadapi sekdanya, maka kemudian kami coba intens ya saya tidak tahu kalau kemudian akan terjadi hal ini,” ujarnya.

Ganjar mengaku belum mengetahui informasi lengkap terkait OTT terhadap Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo di komplek Gedung DPR RI.

“Ini peringatan untuk semuanya, sudahlah hentikan semuanya kejahatan model seperti itu. saya tidak tahu mungkin di antara mereka juga berkomunikasi urusan bisnis, yang lari pada kebijakan dan sudah terlalu banyak sih beberapa kasus kan muncul umpama mungkin mengajukan usulan, didampingi, mendapatkan fee, yang seperti itu biasanya potensi korupsi,” katanya seperti dikutip Solopos.com dari Antara.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya