SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/SOLOPOS/Dok)

Ilustrasi (JIBI/SOLOPOS/Dok)

WONOGIRI — Jumlah penerima kartu jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) berkurang 58.138 orang atau sekitar 17%. Pada 2008 penerima jamkesmas ada 331.140 orang, kini turun menjadi 273.002 orang. Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) tidak bisa berbuat banyak karena jumlah tersebut ditentukan pemerintah pusat.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

“Kami tidak bisa berbuat banyak karena pengolahan data peserta jamkesmas berasal dari pendataan BPS [Badan Pusat Statistik] 2011 oleh TNP2K [Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan]. Lalu, dikirim ke Kementerian Kesehatan untuk pencetakan kartu. Jadi, kami hanya menerima hasilnya,” kata Kepala DKK Wonogiri, Widodo, saat ditemui wartawan seusai Koordinasi Pendistribusian Kartu Kepesertaan Jamkesmas di Ruang Baru Humas Wonogiri, Kamis (13/12/2012).

Menurut Widodo, sebaiknya data semacam itu berasal dari bottom up [dari bawah] dan bukan top down [dari atas]. “Jadi, tidak ada unsur politis atau kekeluargaan. Sehingga datanya sesuai kondisi di lapangan. Jika daerah itu kaya, tidak masalah. Tapi, apabila daerah itu miskin, maka akan timbul masalah,” ujarnya.

Kabid Pemerintahan dan Kesra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Wonogiri, Heru Nur Iswantoro, menyatakan meminta data kemiskinan dari TNP2K sangat sulit. Pasalnya, permohonan data itu harus dengan alasan yang jelas.

“Seperti jumlah penerima raskin [beras untuk warga miskin] yang dulu juga berkurang dan menimbulkan masalah di lapangan. Itu juga data dari TNP2K,” katanya saat ditemui wartawan seusai acara koordinasi, Kamis.

Ia menambahkan untuk masalah kali ini belum ada petunjuk teknis untuk ketidaksesuaian data tersebut. Ia hanya berpesan kepada pihak kecamatan jika ada warga miskin yang belum masuk dalam data, bisa melapor ke Bappeda. Pihaknya akan melaporkan kembali ke TNP2K.

Di sisi lain, DKK juga mengimbau pihak puskesmas untuk memilah-milah kartu jamkesmas yang telah tercetak sebanyak 272.763 lembar. Sebab, dari jumlah total 273.002 lembar, 239 lebar di antaranya rusak. Pemilahan itu untuk mencocokkan kesesuaian alamat, kesalahan nama dan apakah ada warga yang meninggal tetapi masih terdata. Hasil laporan itu dikirim kembali ke DKK untuk berita acara.

“Setelah dicek, kartu jamkesmas yang telah tercetak segera didistribusikan ke penerima kartu. Hanya, kartu itu belum bisa digunakan hingga menunggu surat resmi dari pemerintah pusat. Sedangkan kartu lama, masih bisa digunakan hingga kartu baru aktif,” imbuh Widodo.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya