Jumhur: Perlindungan terhadap TKI harus sejak dini

Jakarta–Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Mohammad  Jumhur Hidayat menyatakan perlindungan terhadap TKI harus dilakukan sejak dini sebelum ditempatkan di luar negeri.

“Banyaknya masalah prapenempatan menjadi pemicu berbagai masalah TKI di luar negeri,” kata Jumhur sebagaimana disampaikan Tenaga Profesional Kepala BNP2TKI Bidang Komunikasi Publik Mahmud F Rakasima melalui layanan pesan singkat (SMS) dari Amman, Jordania, Rabu.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Jumhur berada di Amman ,Jordania untuk membuka rapat koordinasi penempatan dan perlindungan TKI yang bekerja di berbagai negara kawasan Timur Tengah. 

Rakor itu juga dihadiri Dubes RI untuk Jordania dan Palestina Zainulbaharnoor, Deputi Kepala BNP2TKI Bidang Perlindungan Mardjono, Deputi Kepala BNP2TKI  Bidang Kerja Sama Luar Negeri dan Promosi Ramli,Direktur Timur Tengah Deplu Aidil Chandra Salim.

Selain itu, juga hadir Direktur Perlindungan dan Advokasi Timteng, Afrika, dan Eropa Syaiful Idhom,dan Direktur Kerja Sama Luar Negeri Kawasan Timteng, Afrika, dan Eropa Siswatiningsih.

Sedangkan sejumlah pejabat dari Konjen Jeddah, Dubai,  dan Kedubes RI di Sana’a, Riyadh, Kuwait, Doha, Damaskus, dan Abu Dhabi menjadi peserta rakor itu. Jumhur menegaskan  perlindungan terhadap TKI mempersulit peran perwakilan RI.

“Kesulitan KBRI sesungguhnya tercipta akibat lemahnya sistem perlindungan prapenempatan TKI,” katanya.

Jumhur mencontohkan soal pelatihan kepada calon TKI yang tidak serius,penguasaan bahasa maupun hukum terkait hak-hak TKI, pengenalan budaya, penyiapan mental, termasuk ketidaktegasan pemerintah dalam memberdayakan TKI merupakan sumber lemahnya upaya melindungi TKI sejak dini.

Padahal, katanya, jika sistem dan kualitas perlindungan TKI  diperbaiki mulai dari hulu atau proses perekrutan sebelum ditempatkan di luar negeri maka otomatis perlindungan TKI di luar negeri menjadi lebih baik dan semakin
bermartabat bagi TKI.

“Jadi perlindungan terhadap TKI harus dimulai secara bermartabat, baik di dalam maupun di luar negeri,” katanya.

Sementara rapat itu diselenggarakan untuk meningkatkan koordinasi program perlindungan TKI di seluruh negara kawasan Timur Tengah khususnya dalam menangani berbagai permasalahan TKI sektor informal atau penata laksana rumah tangga.

Jumhur menyambut baik satuan tugas (satgas) yang dibentuk KBRI di Jordania dan KBRI  lain di Timur Tengah untuk membantu kesulitan TKI bermasalah.

Menurut Jumhur,upaya membangun program perlindungan TKI yang efektif juga perlu dilakukan dengan memperbanyak penempatan TKI sektor formal.

Selain ke Jordania, Jumhur hingga akhir pekan ini juga akan melakukan kunjungan kerja ke Uni Emirat Arab.
Ant/tya