Tutup Iklan
Logo KPK (Antara-Widodo S Jusuf)

Solopos.com, JAKARTA -- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai upaya -pansel-jubir-kpk-febri-diansyah-tak-takut-dilaporkan-ke-polisi" target="_blank" rel="noopener">melaporkan pihaknya bersama KPK dengan tuduhan berita bohong diyakini sebagai serangan balik pihak yang berkepentingan dalam seleksi calon pimpinam KPK.

Kedua lembaga itu menilai adanya niat jahat menyalahgunakan wewenangnya pada sistem peradilan pidana. Upaya tersebut dilakukan dengan modus pelecehan peradilan judicial harrasment demi mengamankan kepentingan panitia seleksi dan calon pimpinan KPK.

Ketua YLBHI Bidang Advokasi Muhamad Isnur dan Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz menilai laporan-laporan dengan niat jahat seperti ini pernah terjadi saat pemilihan capim KPK dan dalam upaya pelemahan KPK sebelumnya.

"Penyalahgunaan wewenang pemidanaan semacam ini seperti sudah menjadi pola umum serangan balik," tulis keterangan resmi ICW dan YLBHI yang diterima Bisnis/JIBI melalui pesan instan, Kamis (29/8/2019).

Menurut YLBHI dan ICW, beberapa indikator bahwa Laporan Pidana tersebut merupakan suatu bentuk serangan balik untuk pelemahan KPK karena beberapa hal.

Pertama, -seleksi-capim-kpk-jubir-kpk-febri-diansyah-dipolisikan" target="_blank" rel="noopener">laporan pidana dilakukan terkait kritik masyarakat sipil terhadap dugaan konflik kepentingan antara Pansel dengan beberapa calon pimpinan KPK. Kedua, laporan pidana baru dilakukan terhadap peristiwa yang terjadi beberapa bulan sebelumnya.

Ketiga, laporan pidana tidak jelas dan sangat kabur. Tidak jelas tentang perbuatan apa yang dilaporkan. Keempat, laporan pidana tersebut mengada-ada, tidak berdasarkan fakta, dan tidak memiliki bukti-bukti yang cukup.

Demi tegaknya hukum dan menjaga marwah institusi Polri, YLBHI dan ICW meminta Kepolisian tidak menindaklanjuti laporan pidana ini. Saran tersebut menurut lembaga ini agar upaya pelemahan KPK dengan modus penyalahgunaan wewenang pemidanaan terhadap perjuangan dan gerakan anti korupsi tidak terjadi.

YLBHI dan ICW, lanjut keduanya, justru meminta Polri untuk memberikan perlindungan hukum kepada orang-orang yang berjuang melawan pelemahan KPK, termasuk di dalam proses seleksi calon pimpinan KPK saat ini.

"YLBHI dan ICW menyerukan kepada segenap pengabdi bantuan hukum LBH, aktivis anti korupsi, serta seluruh kolega dan sahabat-sahabat untuk tetap fokus melawan upaya pelemahan KPK yang sangat serius ini dan -bantah-putuskan-irjen-firli-tak-langgar-kode-etik" target="_blank" rel="noopener">mengawal proses seleksi capim KPK agar terpilih calon-calon yg memiliki integritas," sebutnya.

Avatar
Editor:
Adib M Asfar

Tulis Komentar Anda

Berita Terkait

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten